Febrian memastikan tidak ada pungutan liar dalam proses tersebut.
Namun, terkait kuitansi pembayaran yang diterima pedagang, Febrian menyatakan bahwa itu bukan berasal dari pihak dinas.
“Tidak ada staf kami yang bernama Astuti. Ini kemungkinan kesepakatan antar pedagang untuk perbaikan los,” jelasnya.
Respons Kepala Dinas Provinsi
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. M. Ilyas, mengaku belum menerima laporan resmi terkait pembongkaran pasar dan biaya yang dibebankan kepada pedagang.
“Tidak ada kebijakan seperti itu di tingkat provinsi. Jika ada yang merasa terbebani, masyarakat bisa menyewa lahan dan membangun sendiri secara rapi. Saya akan mengecek ke lapangan,” tegasnya.
Ilyas juga menyarankan pedagang yang tergabung dalam asosiasi atau organisasi untuk mengirimkan surat resmi kepada dinas provinsi agar isu ini dapat ditangani secara formal.
Kontroversi ini diharapkan segera menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Para pedagang berharap ada kejelasan dari pihak terkait mengenai kebijakan yang mereka nilai membebani.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan di lapangan.
Editor : Darwis
Follow Berita Infoindonesianews.com di Google news
