“KPK tidak boleh tinggal diam. Temuan ini adalah peluang untuk mengungkap penyimpangan dalam tata kelola keuangan negara,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar belum memberikan tanggapan, meskipun pihak media telah mencoba menghubungi untuk konfirmasi.
Desakan publik terus menguat seiring dengan kritik dari berbagai aktivis dan NGO.
Mereka menilai pengawasan terhadap proyek-proyek besar, terutama yang menggunakan anggaran negara, masih lemah dan rawan diselewengkan.
Harapannya, kasus ini bisa menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan di masa mendatang.
Editor : Darwis
Follow Berita Infoindonesianews.com di Google News
