Penyuluhan Hukum di Lapas Kelas IIA Palopo

infoindonesianews.com—PALOPO (08/12/2023). Bapak Erwan Prasetyo Amd.IP.s,SH,MS.I Kepala Lapas yang baru menjabat menggantikan kedudukan Kepala Lapas Kelas II A Palopo Jhony H Gulton, memfasilitasi dan menghadiri acara penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Posbakum Pranaja Palopo bagi tahanan di Lapas kelas II A Palopo.

Bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo pelaksanaan penyuluhan hukum yang dihadiri langsung oleh direktur Posbakum Pranaja Palopo bapak Tiksan S.H, bendahara ibu Ayu Ardini S.H beserta jajarannya yang diikuti sejumlah tahanan berlangsung hikmat. Kegiatan yang diadakan atas arahan dari Kementrian Hukum dan HAM wiayah Sulawesi selatan ini dilaksanakan secara serentak oleh OBH atau LBH yang telah terakreditasi.

Banyak tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Salah satunya memberikan jalan dan ruang bagi masyarakat khususnya tahanan di Lapas Kelas IIA Palopo ini agar mendapatkan lebih banyak pemahaman dalam menyelesaiakan perkara yang di jalani. Menjadikan Posbakum Pranaj Palopo sebagai sarana dan solusi bagi tahanan kurang mampu/ miskin untuk memperoleh pendampingan hukum. Membuka sedikit demi sedikit pemikiran awam agar tidak terjerumus dengan pemikiran bahwa penyelesaian hukum untuk memperoleh pendampingan dari advocad maupun lembaga bantuan hukum harus dengan uang.

Kepala Lapas bapak Erwan Prasetyo Amd.IP.s,SH,MS.I yang baru menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Palopo juga menghimbau agar para tahanan dapat memnfaatkan fasilitas yang sudah disediakan di pelayanan hukum lapas.

“Saya berterimakasih kepada Posbakum Pranaja Palopo karena telah hadir memberikan penyulusan hukum disini, langsung dihadiri oleh direktur Posbakum beserta jajarannya,  terimakasih karena telah mengambi andil sebagai mitra lapas kelas IIA Palopo” tutur Kalapas Erwan Prasetyo Amd.IP.s,SH,MS.I.

Kegiatan ini akan berlangsung seterusnnya sebagai salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini menegaskan tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum untuk meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap keadilan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.

(O.S)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *