Menurut Arief, parpol lain bisa menjadikan revisi UU MD3 yang membuka peluang mereka menempati pimpinan DPR sebagai tawaran imbal balik kepada PDIP untuk meloloskan hak angket. Sementara, sangat mungkin sebelum proses hak angket selesai parpol-parpol lain berbalik arah setelah UU MD3 direvisi.
“Sebaliknya, mempertahankan UU MD3 dan secara otomatis kursi Ketua DPR akan membuat PDIP lebih taktis melangkah sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam hal ini, fokus isu utama oposisi bukan pada program-program pemerintahan eksekutif melainkan penguatan hukum dan demokrasi. Apalagi dua hal tersebut yang kini menjadi sorotan utama publik kepada jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku ada tekanan di sektor hukum untuk menghambat hak angket DPR guna menelisik kejanggalan Pemilu 2024 bisa digulirkan.
Pengguliran hak angket bukan karena pimpinan partainya Megawati Soekarnoputri masih menghitung untuk mengeluarkan instruksi angket digulirkan.
“Bukan perhitungan, tapi tekanannya. Tekanan hukumnya kuat sekali. Kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut,” kata Hasto, Sabtu (30/3/2024).
(jon)
