loading…
KPK diminta tidak tebang pilih dalam melakukan penanganan kasus korupsi. Foto/SINDOnews
JAKARTA – Aliansi Gerakan Peduli Hukum (AGPH) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Kedatangan tersebut dalam rangka meminta laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atas kinerja KPK terhadap Kasus Korupsi.“Kami meminta agar KPK transparan kepada publik sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU. No 30 Tahun 2002 tentang (KPK) terdapat pada poin Pasal 5 huruf b dan di pertegas dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU KPK,” ujar Perwakilan Aliansi Gerakan Peduli Hukum Christian Sihite, Senin (30/12/2024).
Dia mempertanyakan mengapa KPK hanya menangani kasus kasus receh. Menurut dia, banyak kasus yang besar seperti dugaan Korupsi Bank Century, dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Indonesia, dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.
Selain itu, dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla), dugaan korupsi proyek Hambalang, dugaan korupsi Garuda Indonesia, dugaan korupsi pertambangan dan sebagainya.
