Profil Advokat Sulkipani Thamri, Tempat, Tanggal Lahir: Minang, 17 November 1990 Jabatan: Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Komite Pengacara dan Pembela Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KPPHMRI)
Latar Belakang Pendidikan:Sekolah Dasar: SD Negeri 1 Padang, Minang (Lulus Tahun 2002),sekolah Menengah Pertama: SMP Negeri 2 Padang, Minang (Lulus Tahun 2005),Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri 1 Bukittinggi, Minang (Lulus Tahun 2008),Sarjana Hukum: Universitas Jaya Baya, Jakarta (Lulus Tahun 2013),Magister Hukum: Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat (Lulus Tahun 2017),Sertifikasi dan pelatihan khusus di bidang hak asasi manusia dan advokasi hukum
Pengalaman Profesional:Sulkipani Thamrin merupakan advokat dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, advokasi kebijakan, dan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Sebelum menjabat sebagai Ketua DPN KPPHMRI, beliau aktif dalam berbagai organisasi hukum dan sosial yang berfokus pada penegakan keadilan dan pemberdayaan masyarakat.
Organisasi Mahasiswa:Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Jaya Baya (2011-2012): Memimpin BEM dalam mengorganisir berbagai kegiatan yang mengedepankan keadilan sosial dan pengembangan kapasitas mahasiswa hukum.
Koordinator Divisi Advokasi dan Hukum di Himpunan Mahasiswa Hukum (HMH) Universitas Jaya Baya (2010-2011): Menginisiasi program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta kampanye mengenai pentingnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.
Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Jaya Baya (2009-2010): Terlibat dalam pengawasan kebijakan kampus dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa di lingkungan universitas.
Ketua Panitia Konferensi Hukum Nasional Mahasiswa (2012): Berhasil menyelenggarakan konferensi nasional yang membahas perkembangan sistem hukum Indonesia dan peran advokat muda dalam penegakan hukum di tanah air.
Pengalaman Organisasi :Ketua DPN KPPHMRI (Terpilih pada Kongres di Jakarta, 10 Januari 2025): Mengarahkan visi dan misi organisasi untuk menjadi garda terdepan dalam advokasi dan perlindungan hak asasi manusia.
