Menanggapi hal tersebut, Silas Tawang Direktur Posbakum Pranaja Sul Sel Angkat Bicara, Ia menilai Bahwa mutasi Yang syarat dengan kepentingan politik adalah Adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum. Ia Menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan mutasi telah diatur secara rinci dalam Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal Pasal 190 sampai dengan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. apalagi Jika Mutasi Itu Terdapat Terkait potensi abuse of power sangat terbuka potensi itu terjadi.
Apalagi di Ketahui Bahwa ada istri bupati yang jadi Caleg . Sekalipun alasan kebutuhan dan Kepentingan pelayanan , Saya Rasa Bahwa Alasan Seperti Itu Adalah Alasan Yang Lazim, ini Ada Apa ” Mutasinya mendadak, jelang pileg Pemilu 2024, Wajar kalau timbul Dugaan Masyarakat, Ujarnya Dikantor Hukumnya
Silas Tawang Menegaskan Bahwa Ia Akan Menurungkan Tim Investigasi Terhadap Persoalan Mutasi Tersebut Dan Jika ditemukan Pelanggaran Maka Ia Tidak akan segan-Segan Melaporkan Pemda Tana Toraja Ke Ombusmand RI dan Pihak Terkait Sesuai Aturan Hukum Yang Berlaku
Terkait hal itu Sekda Tana Toraja, Rudhi Andilolo mengatakan mutasi tersebut murni karena kebutuhan. Tidak kepentingan siapa- siapa, apalagi mengkaitkan dengan politik. Ada beberapa tenaga yang sama dipindahkan untuk mengisi sejumlah formasi di puskesmas untuk program penanganan stunting dan keperluan pelayanan lainnya.
” Yang bersangkutan dimutasi karena kebutuhan di puskesmas yang harus membutuhkan keahliannya, ini kebutuhan yang segera harus diisi karena penanganan program masalah stunting, tidak ada hubungannya dengan politik, jangan juga selalu ada curiga berlebihan, semua ini demi pelayanan, tidak ada niat kita mau mengorbankan staf kita, ” jelas dr Rudhi.
Redaksi
