Tuntut Hak Pembayaran Lahan di Gunakan Buat Bendungan, Kapolsek Lingsar Mengawal Acara Rakor pihak BWS Bersama Warga Desa Gegerung

oleh -30 views

infoindonesianews.com

Lombok Barat – Kapolsek Lingsar, Iptu I Ketut Artana, SH., jajaran Polresta Mataram melaksanakan pengawalan acara rapat koordinasi (rakor) Audiensi warga Gegerung dengan pihak BWS (operator Bendungan Meninting) yang bertempat di Kantoegerung Kecamatan Lingsar wilayah hukum Polsek Lingsar, Pada Kamis (05/08/2021).

Dimana tujuan Iptu I Ketut Artana, SH., bersama beberapa anggotanya melakukan pengawalan acara rakor tersebut, guna untuk ciptakan suasana yang aman dan kondusif dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi dalam acara rakor Audiensi warga Desa Gegerung dengan pihak BWS (operator bendungan Meninting).

Turut hadir dalam melaksanakan kegiatan tersebut yaitu : Camat Lingsar Marzuki, S. Ap., Danposramil Lingsar Pelda Budi Sujarwo, Kades Gegerung Harun, Kasi Ekbang Kecamatan Lingsar Rina Ilmilda, Perwakilan Kejati NTB Munif, SH, MH.
-Perwakilan PPK Bendungan meninting Asgar, ST. MT., Zulfan Ketua LSM kasta NTB Cabang Lobar dan sekitar 50 orang hadir yang terdiri dari perwakilan LSM Kasta NTB dan masyarakat Gegerung.

Dalam melaksanakan kegiatan di awali dengan penyampaian dari Kades Gegerung. Kemudian selanjutnya kades gegerung bersama warganya menanyakan mengenai pembayaran lahannya yang digunakan untuk pembangunan bendungan yang belum terbayarkan hingga saat ini, kemudian Kades mempertanyakan mengenai kesepakatan di pertemuan sebelumnya yang dilakukan dua kali dengan pihak BWS mengenai untuk kesejahteraan masyarakat,” terang Kapolsek Lingsar.

“Dan apabila jika belum ada realisasi atas tuntutan masyarakat ini, tolong berhentikan pengerjaan bendungan tersebut,” punkas para Warga di acara rakor di kantor Desa Gegerung Kecamatan Lingsar.

Pada kesempatan itu Asgat pihak dari BWS menjelaskan,” bahwa terkait kondisi pembebasan lahan tambahan untuk menanggulangi kekeruhan sungai saat ini, apresial telah menyelesaikannya pada 14 juli 2021 yg seterusnya di laksanakan oleh pihak BPN, namun terkendala Covid 19 sehingga terjadi pengunduran.

Dan saat ini proses ganti rugi sedang proses di pihak Elman, semoga bisa terlaksana tanah 20 Ha yang akan di bebaskan nanti bisa mengurangi dampak kekeruhan yang terjadi di sungai saat ini.

“Selanjutnya Pihak Kejati NTB yang di wakili munif, SH Ma menyampaikan,” di akhir 2020 kementrian PUPR mengadakan MOU dengan kejagung agar proyek-proyek di dampingi oleh kejaksaan. Dan pembayarannya nanti akan melalui lembaga Elman tidak melalui kades.

Kapolsek Lingsar Iptu I Ketut Artana saat bersamaan dengan Camat Lingsar Marzuki, S. Ap., Danposramil Lingsar Pelda Budi Sujarwo berharap semoga pihak BWS serta lembaga Elman atau pihak terkait agar segera menyelesaikan untuk pembayaran lahan warga yang belum terbayar dan menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan hasil pertemuan Kades gegerung bersama warga dengan pihak BWS saat di adakannya pertemuan dua kali sebelum acara rakor ini. Guna mempercepat proses pembangunan bendungan agar tidak ada kendala di belakang hari dan berjalan aman, lancar dan kondusif,” tutup Artana.

(Dani)