SURAT TERBUKA TERKAIT PUNGLI PERHUTANI UNTUK BAPAK PRESIDEN JOKOWI

oleh -6 views

Infoindonesianews.com – Jum’at, 9 April 2021.

MALANG – Tolong Pak Presiden, dengarkan keluhan rakyat kecil, turunkan Tim dari Pusat untuk mengecek langsung hutan-hutan di wilayah Malang Selatan, khususnya di Wilayah Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, hutan di wilayah sini semakin gundul dan diduga adanya permainan antara beberapa oknum dengan pihak perhutani yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak masyarakat yang bermitra dengan perhutani.

Saya dari Tim Reclasseering Indonesia, mendapat keluhan dari masyarakat yang bermitra dengan Perhutani, bahwa dari hasil hutan yang berupa kayu, masyarakat harus membagi hasil dengan Perhutani yakni 35% untuk perhutani dan 65% untuk masyarakat itu sendiri, dengan biaya pemotongan dan pengangkutan semuanya dibebankan kepada masyarakat.

Untuk hasil lain berupa kluwek, durian, kopi, cengkeh, dan lainnya, masyarakat juga harus membayar cukai lagi. Lalu, kemana larinya cukai itu? benar-benar untuk pemerintah atau malah dikantongi sendiri?

Untuk pemotongan kayu, masyarakat harus meminta surat jalan kepada Pemerintah Desa setempat dan membayar lagi sebesar Rp. 250.000,- per mobil dalam sekali jalan, surat jalan itu dialibikan bahwa kayu yang diangkut adalah kayu di lahan masyarakat, bukan kayu dari lahan Perhutani yang bermitra dengan masyarakat, yang memintakan surat jalan tersebut adalah LMDH, itu adalah pernyataan dari sopir, masyarakat yang bermitra, serta para pemerhati sosial yang menelusuri selama ini. Setelah ditelusuri, uang dari hasil meminta surat jalan tersebut dibagi oleh pihak Desa, pihak perhutani dan pihak kecamatan, itu sudah mencapai ratusan truk. (Wilayah Lebakharjo dan Pujiharjo, yang difasilitasi oleh LMDH setempat, itupun sebenarnya lahan milik perhutani, surat jalan hanya untuk mengelabuhi dan pembuatan surat SPPT saja). Karena selama ini, yang ditangkap hanyalah sopir-sopirnya saja bukan blandongnya.

Belum lagi cukai yang diambil 10% per kubik, itu sudah mencapai ribuan kubik dan ratusan truk hingga saat ini.

Di masa pandemi ini, masyarakat memang diberi kelonggaran untuk pertumbuhan ekonomi, itupun dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan penerapan bagi hasil 35%:65%, karena sebelumnya Menteri LHK saat mengesahkan SK beberapa bulan lalu belum menerapkan sistem ini.
Namun, sistem bagi hasil ini dicederai dengan adanya tambahan lagi 10% per kubik yang diminta perhutani ke masyarakat yang bermitra.

Ada juga anggota oknum LSM (….) dan oknum media (….) di wilayah Tirtoyudo yang meminta uang 1 juta per truk setiap kali pemotongan kayu, dengan alibi mau memback-up proses pemotongan agar aman, khususnya di wilayah Desa Lenggoksono hingga Desa Pujiharjo. Oknum media dan LSM itu membodohi masyarakat, dan malah menutupi kesalahan perhutani. Karena nyatanya, pada saat ada sopir pengangkut kayu yang ditangkap, si LSM ini lepas tangan dan tidak mau tahu. Hal itu disampaikan oleh blandong kayu, yang katanya wajib membayar LSM 1 juta dihitung per truk yang memuat kayu, dengan rincian Rp. 500.000,- untuk oknum LSM dan Media tersebut, dan Rp. 500.000,- lagi untuk instansi.

Dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, menyatakan bahwa hak mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan , meliputi:
a. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan kemitraan sesuai dengan naskah kesepakatan kerjasama
b. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin.

Aliansi masyarakat dan para pecinta alam yang merasa keberatan untuk membayar pungli tersebut, membuat surat kuasa kepada Tim Reclasseering Indonesia serta membuat surat pernyataan agar Tim Reclasseering Indonesia melaporkan pungli yang dilakukan oleh pihak perhutani ini ke Tim Saber Pungli Kemenkopolhukam.

Dimana, bukti foto, video dan beberapa kwitansi yang diberikan oleh masyarakat tidak saya tayangkan disini, karena sebagai dokumen dan bukti untuk pelaporan resmi kepada Tim Saber Pungli Kemenkopolhukam.

Legalitas Reclasseering Indonesia selaku Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat yang Independen dan secara resmi mendapat pengakuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.A.5/105/54. Tanggal 12 November 1954, Berita Negara No. 105/1954, Lembaran Negara Nomor 90/1954 dan disahkan kembali berdasarkan Akta Perbaikan No. 530 Tanggal 23 Maret 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.39-AH.01.07 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009, Berita Negara No: 33 Tahun 2009, Lembaran Negara No. 24 Tahun 2009.

Serta sesuai dengan UU RI no. 16 Tahun 2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Bantuan Hukum Jo Pemerintah No. 42 Tahun 2013. Dalam rangka menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan komitmen yang telah dibangun sejak awal, sekaligus sebagai bentuk pengamanan terhadap UU RI No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun Surat Rahasia MABES POLRI no: R/45/IV/81/S.INTELPAM tanggal 28 April 1981 tentang peningkatan pemberantasan tindak pidana kejahatan, penyimpangan, dan penyelewengan-penyelewengan yang melanggar hukum.

Tim Reclasseering Indonesia juga turut mendukung dan membantu program Kapolri, yakni Polri PRESISI, dimana berupaya untuk membuat hukum tidak lagi runcing ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan menjadikan Indonesia ini menjadi negara hukum yang adil.

Melihat hasil panen milik masyarakat yang bermitra itu melimpah, pihak perhutani tergiur dan berusaha memiliki dan mengklaim lewat bantuan dari oknum LSM dan oknum Media tadi.

Ada lagi yang lahannya diperjual belikan oleh pihak perhutani, contoh petak 56 dan beberapa petak lainnya. Bagi masyarakat yang tidak mampu, tidak diberi lahan garapan, dan bagi masyarakat yang mampu, diberi garapan yang luas. Adapun lahannya pun terbagi menjadi dua, yakni lahan yang terdaftar dan lahan yang tidak terdaftar. Untuk lahan yang terdaftar, dikanakan cukai. Dan untuk lahan yang tidak terdaftar itupun digarap masyarakat juga dan banyak yang ditikung cukainya oleh oknum-oknum tertentu. Aset besar di daerah situ.

Banyak kayu-kayu yang dijual secara ilegal, termasuk kayu sonokeling juga.

Sistem penarikan pajaknya sudah menyerupai jaman kolonial Belanda dahulu.

Akses jalan Kabupaten untuk menuju Desa Penghasil hutan mulai dari Kepatihan, Pujiharjo hingga Sumbertangkil pun rusak parah dan tidak ada tindakan apapun. Padahal itu adalah akses jalan Kabupaten menuju Desa penghasil hutan yang nantinya juga akan masuk ke APBD.

Jika hanya di tambal sulam saja maka akan rusak lagi.

Sesuai dengan pernyataan Pak Presiden Jokowi, dimana harus taat, paham dan patuh dengan aturan hukum.

Dimohon kepada Tim Pusat, khususnya kepada Kapolri, untuk menindak tegas, karena setiap pelaporan di masalalu berhenti di tengah jalan, diduga ada yang menghandle dari pihak Kabupaten, kalau ada banjir dan tanah longsor semua cuci tangan dan tidak mau tahu, seperti ada kejahatan yang terselubung secara masif. Karena ini menyangkut kerusakan lingkungan hidup, alam, dan dampak-dampak yang lain, mohon tangkap dan penjarakan, tanpa tebang pilih. (terkait yang pungli, terkait jual beli tanah, terkait pajak yang katanya disetor ke Pemerintah, ternyata masuk kantong sendiri, dan ini sampai kapan??)

Kejadian seperti ini ada di wilayah hutan di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, dan di Desa Pujiharjo dan Desa Lenggoksono Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

Mohon untuk Tim dari Pusat agar membantu penyelesaian seperti yang pernah dilakukan oleh Polres Malang, Dinas Pertanahan/Agraria dan juga Kejari Kabupaten Malang untuk sosialisasi pemahaman hukum karena banyak masyarakat awam yang tidak tahu dan gampang sekali dibodohi tentang KKN dan pungli.

Yang harus mengajukan sosialisasi ya harus dari pihak Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading, Perhutani dan LMDH setempat, seperti yang sudah dilakukan oleh Kinerja Polres Malang di wilayah Sumber Manjing beberapa waktu yang lalu, itu adalah contoh konkret yang positif dari Polres Malang dan Kejari Kabupaten Malang, tapi selama pihak Kecamatan, perhutani dan LMDH tidak mengajukan sosialisasi, maka Polres Malang dan Kejari juga tidak akan tahu dan hanya menunggu laporan saja.

Tim Reclasseering Indonesia mengapresiasi kinerja Polres Malang dan Kejari yang tepat dan bagus, terkait sosialisasi pemahaman hukum di bidang pertanahan.

Jalan Lebakharjo khususnya wilayah jalan Kabupaten juga rusak parah, tidak tebang pilih siapapun oknumnya yang melakukan kecurangan dan pungli ataupun korupsi, mohon untuk diusut dan dihukum, dipenjarakan agar jera, termasuk juga para oknum LSM dan media yang nakal dam curang, karena masyarakat sudah geram.

Dari Pihak Perhutani, katanya ada SK Panen Raya/pemotongan kayu sengon, namun ketika diklarifikasi, LMDH dan mantri hutan tidak bisa menunjukkan, selalu saja beralasan dan beralibi. SK mana yang benar dan harus dipakai? SK pemotongan kayu atau SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)? Kalau SK Kulin KK harusnya bukan kayu keras yang dipotong.

Tim Reclasseering Indonesia sangat mendukung Polri PRESISI, mendukung program Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, serta siap membantu penanggulangan korupsi.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan melalui Pasal 7 ayat (6) dan (7) PP 72/2010 telah mendorong Perum Perhutani agar bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam melaksanakan pengelolaan hutan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 18 Permen Kehutanan RI No. P.39/Menhut-II/2013 tantang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan:
ayat (1) Biaya fasilitasi, pembinaan dan pengendalian yang timbul akibat dari peraturan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Kehutanan, APBD atau sumber lain yang tidak mengikat di luar pelaku Kemitraan Kehutanan.
ayat (2) Biaya pelaksanaan kegiatan kemitraan kehutanan sesuai dengan naskah kemitraan kehutanan menjadi tanggung jawab Pengelola hutan, Pemegang izin, KPH dan swadaya masyarakat setempat.

Kami mohon kepada Bapak Presiden, agar Camat di dua Kecamatan tersebut mengajukan sosialisasi terkait pajak dan cukai dari kriteria-kriteria yang sudah pernah diminta oleh pihak perhutani. Dan Sosialisasi itu sudah difasilitasi oleh Polres Malang, Kejari, dan pihak-pihak lain yang punya kewenangan. Hingga semua masyarakat bisa mengerti, dan tidak muncul rubik yang berujung pada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di masyarakat.

Terimakasih Bapak Presiden, mohon perhatian, kami dari Reclasseering Indonesia dan khususnya Polres Malang selalu menjunjung tinggi upaya Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, menjaga kelestarian hutan, memberikan pemahaman-pemahaman agar masyarakat lebih tahu dan paham. Sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Jika dugaan penyelewengan ini terbukti oleh oknum perhutani, LMDH dan oknum-oknum yang lain, maka saya mohon kepada Bapak Presiden juga dan KemenkoPolhukam terkait nantinya pelaporan dari tim kami yang nantinya kami tujukan ke KemenkoPolhukam saber pungli mohon ditanggapi.
Sebagai upaya untuk pencegahan bencana seperti tanah longsor, banjir, karena desa-desa tersebut berada di lembah.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan mohon dapat ditanggapi.

Wassalam mualaikum wr wb

Dari masyarakat pemerhati alam, pemerhati pencegahan KKN dan Saber Pungli.

Terimakasih.

PresidenJokowi

ReclasseeringIndonesia

KPK

KantorStaffKepresidenan

SekretariatNegara

MenteriLHK

KemenkoPolhukamRI

SaberPungli

KapolriListyoSigitPrabowo

KejaksaanAgung

Kejati

Kejari

PoldaJawaTimur

PolresMalang

Narasumber : Dari masyarakat pemerhati alam, pemerhati pencegahan KKN dan Saber Pungli. Pewarta : Projustitia # / Eko.S Editor Red : Liesna Ega, Sekum IINews .