by

Soal Kasus Transaksi Penyaluran BPNT oleh Agen e-Warong, Begini Penjelasan BNI

-Nasional-6 views

Infoindonesianews.com – Jum’at, 21 Agustus 2020

Contoh : Ilustrasi Foto

Infoindonesianews.com – Kasus penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh agen atau e-warong ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sebuah desa yang melebihi batas transaksi mendapat tanggapan dari Bank Negara Indonesia (BNI)Kamis (20/08/2020).

BNI adalah salah satu partner Kementerian Sosial RI dalam proses penyaluran BPNT. Sedangkan sebagai penyalur BPNT ke KPM yang ada di desa adalah agen atau e-warong yang sudah ditetapkan

Pimpinan bank BNI bahwa ditemukannya transaksi terhadap agen e-warong sebagai penyalur BNPT yang melebihi rasio 250 KPM perdesa tersebut kemungkan bisa terjadi karena dua hal.

“Kemungkinan pertama, agen tersebut memang dipilih KPM memang karena agen itu memberikan harga dan kualitas terbaik, kemudahan, keramahan pelayannya dan strategi lainnya untuk lebih menarik minat konsumen,” ujarnya

Menurutnya, terjadi seleksi alam diantara agen e-warong. Agen yang memberi layanan terbaik bagi KPM maka konsumen (KPM) akan memilihnya. Meski lokasi agen e-warong tersebut jauh di luar desa tempat KPM bermukim.

“Harusnya agen yang tracking transaksinya sedikit, perbaiki diri untuk bisa memberi layanan terbaik bagi konsumen,” sambungnya.

Yang kedua, pihak BNI tidak juga menyangkal bahwa ada temuan tracking transaksi sebuah agen e-warong melakukan transaksi di atas 250 KPM di sebuah desa. Bahkan ada yang  mencapai sekitar 500 KP, di atas rasio normal jumlah KPM perdesa.

Hal ini bisa juga disebabkan oleh dugaan pengarahan paksa sehingga mengesampingkan rasio transaksi bulanan mesin  EDC yang dimiliki agen e-warong. “Memang ada indikasi pengarahan dan paksa terhadap KPM yang diarahkan ke agen tertentu. Jelasnya, dengan cara tertentu,” imbuhnya

Namun, dugaan indikasi pengerahan paksa ini harus benar – benar didalami. Siapa yang mengarahkan, bagaimana mengarahkannya, serta apakah dengan cara- cara pemaksaan dan lain – lain. Namun persoalan ini, kata dia bukan lagi peran bank BNI mencari tahu orang-orang dimaksud.

“Harusnya pendamping sepenuhnya memberikan edukasi kepada KPM yang memang menjadi binaannya. Bukan peran kami untuk mencari tahu fakta lapangan,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Bandung Barat menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut.

“Jika benar sudah menyalahi aturan. Kami akan tindak agen – agen seperti itu. Karena sudah menyalahi mekanisme penyaluran.” ungkapnya.

Penulis/editor : Liesna Ega Kabiro IInews

News Feed