by

PENYALURAN BPNT UNTUK KE – DUA KALI NYA DESA MEKARJAYA DIDUGA LANGGAR PERMENSOS DAN MENGABAIKAN JUKDIS


Info Indonesia News – Senin, 13 Juli 2020
Posted by Liesna Ega

CIKALONGWETAN – Belum selesai polemilk Elemen Masyarakat Desa Mekarjaya, yang baru-baru ini diberitakan, dengan dikonfirmasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena tidak sesuai dengan program umum sembako tahun 2020 dan sarat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) .

Kini telah meningkat pelanggaran penyaluran BPNT Desa Mekarjaya pun Iinews konfirmasi kan kepada Pihak Dinsos Pemerintah Bandung Barat, melalui Kabid H.A Bunyamin dan Sekdis Siti Kurniasih, yang telah kami temui di kantor nya yang berada di Kabupaten Bandung Barat Pada Hari Selasa lalu (07/07/2020).

Kami menyampaikan konfirmasi berikut data – data yang kami miliki kepada H.A Bunyamin dengan tujuan agar ada nya Monitoring kepada Seluruh Desa – Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan H. A Bunyamin menyatakan dengan tegas bahwa”Kami akan menerjunkan team ke Wilayah – wilayah Desa yang melakukan Pelanggaran terkait Bpnt Tersebut, “ujarnya.

Akan tetapi hingga saat ini, lagi-lagi masih ditemukan pelanggaran – pelanggaran tersebut, baik Agen Bni, E-Warung khususnya di Wilayah Desa Mekarjaya,Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat,sehingga menimbulkan kekisruhan saat proses penyaluran bantuan yang dilakukan kepada KPM tanpa sesuai dengan acuan Permensos RI dan protokoler yang telah di tentukan oleh Pemerintah.

Narasumber (DD) mengatakan bahwa”Pencairan BPNT di Gesek dan dicairkan lagi oleh Bendahara BUMDES lagi ,bila digesek dan dicairkan oleh Bendahara BUMDES (I),seharusnya tidak boleh kan?ujarnya,”
“Karena bukan kapasitas nya kan? dan tidak ada musyawarah dengan KPM, kenapa terjadi lagi ? Seharusnya kan sama KPM sendiri, dan di gesek di cairkan Minggu ini,tapi mengapa barang(Sembako) sudah dibagikan?,saat Narasumber menanyakan kepada Pihak Bumdes Desa Mekarjaya ” katanya sudah ada Rekomendasi dari KPM pakai surat kuasa, tetapi saat konfirmasi kepada KPM, ternyata KPM tidak menguasakannya,dan bahkan kartu dari KPM diambil, dikumpulkan Oleh Sekretaris Bumdes, pada Waktu Hari Jumat(10/07/2020) dan Sekretaris Bumdes dengan dalih di perintah sama Ketua Bumdes,jadi maksudnya KPM tidak menguasakan kepada siapapun juga,”Ujar Narasumber saat menghubungi pihak Iinews.

Mengacu kepada E-Warung atau agen tunggal yang ditunjuk menjadi penyalur bantuan yang telah disetujui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran BPNT yaitu:

Pasal 31
(1) Penggantian pemegang rekening KPM BPNT dapat
dilakukan dalam hal:
a. pindah alamat;
b. tidak ditemukan di alamat;
c. meninggal dunia;
d. menjadi pekerja migran Indonesia;
e. mengalami kedisabilitasan sehingga kebutuhan
hidupnya bergantung sepenuhnya pada orang lain;
atau
f. mendapatkan putusan vonis yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht).
(2) Pemegang rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diganti oleh ahli waris atau anggota
keluarganya yang sah dan terdaftar dalam data terpadu
kesejahteraan sosial.
(3) Ahli waris atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat menerima BPNT yang telah
disalurkan dengan melampirkan kartu keluarga dan
surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau nama
lain.
(4) Setelah dilakukan penyaluran BPNT kepada ahli waris
atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas
nama pemegang rekening KPM BPNT.
(5) Penggantian pemegang rekening KPM BPNT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
mekanisme penggantian KPM BPNT.

Jadi jelas disini tidak ada didebutkan kapasitasnya untuk Ketua Bumdes ataupun Bendahara Bumdes Desa Mekarjaya ,untuk Menggesek dan mencairkan juga membelanjakan Tunai tersebut ,menjadi Bahan Pangan Non Tunai ,tanpa Kuasa dari pihak Kpm sendiri, bahkan yang mendapatkan kuasa tersebut adalah seharusnya keterikatan Keluarga ataupun ahli waris.

Saat Iinews konfirmasi hal tersebut kepada pihak terkait BPD Desa Mekarjaya mengatakan”Saya hari ini akan mencoba bicara ke Kades Obar, kalau respon nya positif/negatif nanti saya sampaikan,sebab tadi malam seluruh Anggota BPD pun sedang menyusun bahan untuk dijadikan pernyataan sikap BPD terhadap Kades Mekarjaya Obar, Insyaallah akan layangkan kepada Bupati Aa Umbara dan Camat Cikalongwetan,”ujar Salah seorang Pihak BPD (yang meminta Nama nya tidak disebutkan).

Ketika Kades Mekarjaya bermasalah dengan hukum satu poin bagi kami,akan mendukung surat pernyataan sikap kami terhadap Bupati Bandung Barat, “ujarnya.

“Terjadi kisruh penyaluran BPNT di Desa Mekarjaya pada Minggu malam itu berkaitan ,dengan vendor tanpa mempertimbangkan dikirim terlebih dahulu dengan mengirimkan barang bersamaan kepada KPM – KPM ,heran dengan Belum terlaksananya Penggesekan dan pencairan Bpnt tersebut oleh KPM, tetapi sudah menerima Bahan Pangan Non Tunai tersebut, otomatis menjadi pertanyaan bagi publik saat mengetahui kabar tersebut,”jelasnya.

Kami akan mengundang pemilik E-Warung dan Vendor, “Saya akan segera berkomunikasi dengan pemilik E-Warung, Vendor dan berkoordinasi dengan tim TKSK untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya,” ujar salah seorang anggota Bpd lainnya.

Menyoroti kekisruhan yang terjadi Sekdis Dinsos KBB Siti Kurniasih pun angkat bicara tentang carut-marut penyaluran bantuan sosial Bpnt itu, semoga ini juga menjadi bahan pelajaran bagi Desa – Desa lain nya di Bandung Barat,”ujar beliau.

Kabid Dinsos H. A Bunyamin pun menjelaskan, ““Seyogyanya perubahan penunjukan Agen atau warung yang ditunjuk untuk menjadi E-Warung harus disetujui dari Bank Penyalur ”ucapnya.

Dalam aturannya semua sudah jelas, E-Warung yang di tunjuk harus memiliki komitmen dalam menyediakan layanan untuk KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas,menyiapkan pendamping dari Pihak Ahli Waris nya,”ujarnya

“Agen penyalur yang ditunjuk itu membuat spanduk untuk menandakan bahwa itu E-Warung. Jika seperti ini kira-kira sudah banyak yang di langgar, ya jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, ya dicabut aja izin penyaluran BPNT pada E-Warung ini dari pada menjadi polemik terus setiap penyaluran bantuan, kan masyarakat yang meminta bantuan, ” tutupnya.

Di tempat terpisah salah satu Humas Kemensos RI, Ida kompilasi melalui publikasi WhatsApp-nya, Selasa (16/06/20) Ida Menyampaikan bahwa:
“Jika ada masyarakat yang menemukan masalah seperti salah sasaran, penyelewengan, pungli, dan sebagainya agar dapat menghubungi Layanan Pengaduan Bansos Kemensos melalui email bansoscovid19 @ kemensos.

Penulis Berita : Liesna Ega Kabiro Iinews
Wartawan : Demak Gultom Iinews“`

News Feed