INFO INDONESIA
Nasional

Menjadi Buah Bibir Dikalangan Legislator, Pelantikan Eselon II Di Lutim Tak Kunjung Digelar. Ada Apa ?

Infoindonesianews.com

Malili – di duga Lambatnya pelantikan Eselon II menjadi buah Bibir di kalangan anggota DPR entah Apa yang membuat pelantikan Eselon II ini malah tambah Molor,tidak hanya itu berbagai media portal sudah beberapa kali menerbitkan Namun di duga kepala daerah luwu timur tidak perna merespon.

Ada enam (6) jabatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hasil lelang 2017 tak kunjung dilantik Bupati Luwu Timur, Thorig Husler.

Akhirnya Anggota DPRD Luwu Timur pun menyinggung dan angkat bicara terkait  pelantikan 83 pejabat terdiri dari 17 kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Puskesmas dan 66 kepala SD dan SMP, di Aula Sasana Paraja, Jumat (18/5/2018) kemarin.

“Pelantikan ini mengundang tanya, pasalnya yang ditunggu – tunggu  publik selama ini adalah pelantikan hasil lelang jabatan,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Luwu Timur.

Jabatan di antaranya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jabatan ini hanya diisi pelaksana tugas (plt).

Sarkawi menjelaskan pengisian sebuah jabatan struktural dan penunjukan pejabat memang hak prerogatif kepala daerah.

Tapi dalam konteks lelang jabatan kata dia, ada aturan yang mengikatnya.

Salah satunya adalah pejabat yang akan dilantik adalah mereka yang lolos tiga besar dalam proses seleksi dimaksud.

“Dan disinilah peran pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati untuk menunjuk 1 dari 3 calon yang lolos tersebut,” ujar Sarkawi.

“Kenapa kami tanyakan hal ini Karena ini sebuah ketaatan dalam penggunaan anggaran negara. Tiap item program belanja dalam APBD itu harus terukur input dan outputnya.tegasnya

Menurut Legislator Gerindra ini  salah satu cara untuk mencari pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan cara lelang jabatan sebab melibatkan lembaga independen dan Lembaga Adiministrasi Negara (LAN).

DPRD juga mengingatkan bupati dalam rekomendasi DPRD dalam laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah tahun 2017 agar segera melantik pejabat hasil lelang jabatan.

Mengingat anggaran pada pos APBD tahun 2017 pada rencana kerja anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur sudah habis terpakai namun hasil belum dilaksanakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah memberi peringatan untuk menindak lanjuti hasil lelang tersebut.

“Jangan sampai aturan itu masuk dalam kategori kadaluarsa (Expaiyer) alias tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar pelantikan karena sudah lewat lebih dari setahun. Ini lebih parah lagi,” ujarnya.

Sarkawi menilai ini sangat mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah khususnya dalam mengambil kebijakan dan langkah dalam menopang visi misi Luwu Timur Terkemuka 2021, karna proses lelang jabatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp.450 juta yang di anggarkan di tahun 2017 lalu .tutupnya . (Andi Ade/Andi Zachril)

 

Related posts

Kemeriahan Karnaval Tingkat SD dan TK Se-Kabupaten Soppeng Sambut HUT RI Ke-74 Tahun 2019.

info

YPI Nobatkan Tonny Djayalaksana sebagai Person Of The Year 2019

info

Ahad Ceria, Lapangan Kecamatan Tomoni Punya Cerita.

info

Leave a Comment