LAKI (Laskar Anti Korupsi) ADALAH PENGGIAT ANTI KORUPSI MENYOROT BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.BULUKUMBA

oleh -6 views

Infoindonesianews.com – Minggu, 4 April 2021.

BULUKUMBA – Proyek Operasi Nasional Agraria disingkat Prona adalah legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah, hingga penerbitan sertifikat tanah.

Program Prona ini di selenggarakan secara nasional oleh Kantor Pertanahan/BPN .Program Prona tersebut di selenggarakan dengan harapan adalah untuk proses percepatan, pemenuhan hak dasar rakyat, agar mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan tanah.

Sasaran Program Prona yaitu Masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah ,dengan kriteria antara lain pekerja dengan penghasilan tidak tetap seperti petani, nelayan, pedagang dan buruh musiman, serta lain-lain.

Dan bagi Mereka yang berpenghasilan tetap seperti pegawai swasta bergaji UMR, veteran dan sebagainya.

Selain dari itu Peserta Program Prona dibebaskan dari biaya pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengesahan data fisik dan penerbitan sertifikat yang telah ditanggung oleh Pemerintah melalui DIPA APBN Kementerian Agaria dan Tata Ruang.

Namun, ada beberapa komponen yang tidak ditanggung Pemerintah antara lain, adalah: biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi yang terkena ketentuan perpajakan, kesemuanya menjadi beban kewajiban peserta Prona.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika biaya yang dikeluarkan peserta program prona bervariasi antara satu dengan yang lainnya karena faktor luas lahan dan NJOP.

Arif anggota Laskar Anti Korupsi (Laki) yang ditemui awak media,menyampaikan ” menilai bahwa ada dugaan penyimpangan Prona Sertifikat Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulukumba, yang mana program prona tersebut sudah di jalankan sejak Tahun 2019 silam, namun hal ini di keluhkan oleh sejumlah warga masyarakat di beberapa Desa yang mendapatkan bantuan program prona tersebut di kerjakan beberapa dari peserta program prona yang belum mendapatkan sertifikat yang menjadi haknya,” tutur Arif.

Pada hal disisi lain mereka telah melakukan kewajibannya dengan membayar biaya pengurusan administrasi yg di bayarkan melalui petugas kelurahan/desa yang di tugaskan dalam melakukan pendataan untuk ikut pogram PRONA sesuai yang di syaratkan dengan kriteria yang telah ditentukan dalam pengurusan sertifikat prona itu sendiri, ungkapnya

“Program Pemerintah dengan sertifikat tanah itu dilakukan secara massal dan tersebar pada seluruh Wilayah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bulukumba yang tersebar di beberapa Desa-desa,” tuturnya.

Semua unsur dan segalah pihak menghendaki sekaligus menyepakati bahwa salah satu variabel penunjang terlaksananya program adalah menjunjung tinggi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.ungkapnya.

Program prona ini adalah program strategis nasional pemerintah untuk menuntaskan kepemilikan 86 juta sertifikat di tahun 2023 mendatang sesuai pogram presiden jokowi.ungkapnya

“Ironisnya program prona tersebut yang dilakukan sejak Tahun 2019 hingga saat ini, masih banyak warga yang ada di beberapa Desa, yang belum mendapatkan bantuan prona yang dikeluhkan oleh masyarakat, hingga saat ini belum mendapatkan sertifikat tersebut sedangkan sekarang masuk tahun 2021, tak kunjung kabar beritanya ada apa dengan BPN Bulukumba,?”pungkas Ari .

Narasumber : Heril. Pewarta : Syarifuddin,Biro IiNews Bulukumba. Editor : Liesna Ega, Sekum IiNews.