by

KPU Mamuju Sosialisasi Gerakan KLIK Serentak

Infoindonesianews – Mamuju, Untuk memastikan anda telah terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju melaksanakan kegiatan sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) ,dan Gerakan Klik Serentak di Warkop Bintang Sembilan desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 15 Juli 2020.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya: KPU Mamuj (Ahmad Amran Nur ), Camat Sampaga, Kapolsek Sampaga ( diwakili ), PPK se zona, ( TSP ), Tommo, Sampaga, Papalang, Panwascam Sampaga, Papalang dan Tommi, Para Kepala Desa se Kecamatan,Sampaga, Pantarli

Camat Sampaga Hannang syah,S.Pdi.M.Si dalam Sambutannya memberi arahan pada Ketua atau anggota PPS /PPK/Panwascam dalam kesempatan ini dapat mempedomani sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih agsr dapat dipahami dan bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga tidak terjadi kesalahan untuk Data DPT nya, sehingga pelaksanaan pemilu nantinya dapat berjalan lancar dengan data data pemilih yang telah valid.Pintanya

Ahmad Amran Nur dalam sambutan Mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan sejumlah tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang digelar secara serentak, Pesta demokrasi ini dilaksanakan dengan kegembiraan dan nyaman namanya juga demokrasi serta partisipasi kepala desa membantu kami sosialisasikan kemasyarakat tentang ini.kalau tidak terdaftar telpon aja PPS biar di daftar.kemudian yang berhak memilih adalah yang ber KTP Mamuju serta saya mehimbau Para Kepala desa yang tidak punya KTP agar melaksanakan Perekam KTP. ungkapnya

Lanjut Amran Salah satu yang akan kita laksanakan adalah tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Pemilih untuk pemilihan tahun 2020. kami sudah mempersiapkan sejumlah hal untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Coklit tersebut.karena banyak data ganda,serta data yang sudah meninggal masih terdaftar makanya dalam tahapan ini setidaknya ada empat potensi pelanggaran administrasi dan etik yang kemungkinan akan terjadi Sehingga harus jadi fokus pengawasan di jajaran Bawaslu , terangnya

Masih Amran kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi adalah :
1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak melakukan coklit atau melakukan coklit, tapi tidak sesuai dengan prosedur, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga KPU Kabupaten tidak menindaklanjuti masukan pengawas pemilihan atau tim kampanye pasangan calon.
3. Tidak memberikan salinan daftar pemilih sementara kepada Bawaslu Kabupaten
4. TPS tidak mengumumkan DPS.

Sebagai alat pembanding dalam proses coklit dan kebutuhan sinkronisasi dengan data pengawasan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan wujud konsolidasi antara penyelenggara pemilihan, Dalam melaksanakan Coklit, PPDP berkoordinasi dengan Pak Desa RT/RW dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). ( Texan )

News Feed