Ketua Ormas LAKI minta Inspektorat Audit Seluruh ADD sekota Subulussalam

oleh -369 views

Infoindonesianews.com | Rabu, 22 Desember 2021.

ACEH |Berdasarkan Dasar hukum Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; … Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Menteri Dalam Negerii ini mengatur mengenai pengawasan oleh APIP; pengawasan oleh camat; pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa; pengawasan oleh masyarakat Desa;

Namun menurut tanggapan ketua Ormas LAKI DPC Kota Subulussalam Ahmad Rambe , selaku Pungsi kontrol di Kota Subulussalam ini sangat mengkwatirkan kinerja Inspektorat terkait dengan pengawasan Dana Desa ,sehingga penggunaan ADD selama ini kurang transparan kepada publik maupun masyarakat desa itu sendiri.

Terlebih nya lagi dimasa Pandemik Covid 19 ,ini banyak menjadi alasan oleh para oknum Kepala Desa untuk tidak menggunakan ADD pada tempat apalagi untuk membangun Infrastruktur tidak lagi di lakukan ,padahal juknis dan juklis penggunaan ADD untuk penanggulangan Covid sudah ditentukan secara transparan ,oleh kementerian Desa.

Untuk itu kami minta kepada Penegak hukum yang termasuk dalam pengawasan ADD untuk bekerja dengan serius mengawasi dan meng audit dana desa ,terutama pihak Inspektorat Kota Subulussalam agar benar -benar bekerja jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat atau pihak LSM ,apalagi Bapak Presiden telah mengucurkan Dana desa milyaran rupiah dengan tujuan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa,

apalagi saat ini di penghujung tahun anggaran ,dan juga mengenai dana desa yang sudah dikucur kan Kepala desa terhadap program BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)perlu di Audit karena sampai sekarang belum ada terlihat BUMDES yang sudah Berhasil,dalam mengelola dana tersebut.

Masih menurut Rambe mengenai kinerja Inspektorat pihak nya telah berulang kali mencoba untuk beraudensi dengan pihak Inspektorat sekaligus untuk mengkonfirmasi terkait pengembalian uang negara dari sejumlah hasil temuan BPK termasuk dana Lebih Banyar anggaran Rumah Tangga para Pimpinan DPRK subulussalam ,

Namun Pihak Inspektorat tetap enggan untuk menjawab secara transparan bahkan berdalih bahwa itu rahasia negara dan bukan wewenang beliau sebelum dapat ijin bapak walikota ,
Padahal ormas LAKI sudah mempertanyakan sesuai dengan UU no 14,Tahun 2008,tentang keterbukaan Informasi Publik ,namun hasil nya tetap nihil ,

dalam hal ini kami sebagai ormas LAKI akan menyurati pihak Ombudsman Propinsi Aceh dan Ombudsman Pusat agar bisa mengkoreksi kinerja dan menegor kinerja pihak Inspektorat tersebut, pungkas Rambe

Narasumber : Ketua Ormas Laki
Pewarta : Sabirin Siahaan.
Editor Red : Liesna Ega đź’».