DISINTEGRASI WILAYAH

oleh -5 views

Infoindonesianews.com – Selasa, 13 April 2021.


BANDUNG – Ahmad Sadan
(Pemerhati Sosial dan Pendidikan) Sejalan dengan viralnya berita pada akhir minggu ini yang menginformasikan ketersandungan bupati dalam kasus penyalahgunaan dana penanganan Covid-19 hingga menyeretnya pada penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berbagai media sosial diramaikan dengan tanggapan dan pandangan dari berbagai lapisan masyarakat.

Bukan itu saja, terjadi pula saling ejek dan saling cemooh dari pihak tertentu pada pihak lain yang berlawanan. Bahkan, sempat pula ada pandangan yang mengarah pada letupan ego kedaerahan (regional equivalent). Mereka mengharapkan adanya pemekaran wilayah tertentu, tentunya disampaikan dengan nuansa emosional.


Letupan kasus tersebut tidak jarang melahirkan beragam pembahasan dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa memiliki keterkaitan kedaerahan maupun emosional. Pembahasa—bahkan sampai kecaman, cacian, cemoohan, atau makian sekalipun—dari berbagai lapisan masyarakat terungkap begitu vulgar, didengar atau disaksikan pada berbagai media informasi, terutama media sosial—WhatsApp, Facebook, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya.


Beberapa pandangan—terutama ketidakpuasan yang tidak jarang bernada kecaman, cacian, cemoohan, dan makian—terlontar dari berbagai lapisan masyarakat. Tidak jarang, lontaran pandangan bernada negatif tersebut mendapat perlawanan dari pihak yang bersebrangan melalui upaya membangun opini dengan mengajukan pemisahan atau pemekaran wilayah. Dalam konteks ini, pembangunan opini tersebut dipersamakan dengan upaya melakukan disintegrasi. Fenomena ini sangat banyak dilontarkan, sehingga dapat menggerus persatuan daerah yang selama ini telah terbangun. Disintegrasi daerah menjadi wacana yang mengemuka, sebagai alternatif akhir yang disodorkan oleh pihak-pihak tertentu.


Sekalipun demikian, langkah melakukan disintegrasi ini tidak akan berimbas terhadap kekokohan bangsa dan negara karena masih berada pada koridor NKRI—sama sekali tidak akan mengurangi luas wilayah dan luas kekuasaan pemerintah pusat. Sekalipun demikian, fenomena letupan dari pihak tertentu guna membangun opini publik untuk melakukan disintegrasi ini dilakukan dalam balutan nuansa luapan emosi.

Mereka menyodorkan kekuatan kedaerahan sebagai argumen yang diharapkan mendapat respons positif dari setiap masyarakat yang tinggal dan menetap pada daerah dimaksud.
Berkenaan dengan disintegrasi—sekalipun masih tetap dalam koridor NKRI—dimaknai sebagai keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan. Disintegrasi atau dalam koridor kedaerah mengarah pada pembentukan daerah otonom baru, merupakan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dengan cepat serta tidak semudah membalikkan telapak tangan.


Menelaah lahirnya letupan usulan untuk melakukan disintegrasi, keinginan tersebut didasari oleh dimensi emosional semata. Dimensi tersebut bukan sebuah alasan kuat yang
bisa ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan. Fenomena demikian, sama halnya dengan maraknya usulan pembentukan daerah otonom baru selepas pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif.

Pada umumnya, letupan tersebut diinisiasi atau didukung oleh para calon yang kalah dalam kedua kontestansi tersebut. Dalam hal itu, latar belakang dimensi politik begitu kental di dalamnya.


Letupan keinginan melakukan disintegrasi dengan dua nuansa tersebut, bukan alasan yang bisa ditindaklanjuti dengan cepat oleh setiap pemegang otoritas pembentukan daerah otonom baru. Dalam konteks ini, pembentukan otonom baru harus didasari dengan kajian mendalam dan komprehensif sehingga melahirkan dimensi rasional sebagai alasan kuatnya. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan daerah otonom baru tidak semata untuk memenuhi kepuasan sesaat—guna terpenuhinya syahwat politis, apalagi didasari dengan dominasi dimensi emosional. Kajian rasional dari para akademisi-lah yang dibutuhkan untuk merealisasikannya.


Akan halnya dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi, sepantasnya masyarakat menyikapi dengan bijaksana. Kenyataan yang telah terjadi—sekalipun menjadi pengalaman pahit yang harus diterima oleh masyarakat—tidak sepantasnya disikapi dengan saling hujat dan saling intimidasi di antara para pihak yang berseberangan. Kenyataan ini seharusnya menjadi momen strategis dalam upaya menata kembali daerah agar lebih baik lagi pada masa depan.


Untuk mengarah pada keinginan tersebut, tentunya para pemangku kebijakan pemerintahan daerah bisa menjadi inisiatornya. Bagaimana menata pemerintahan ke depan agar lebih baik lagi, perlu menjadi bahan diskursus dari semua pihak yang berkompeten. Komunikasi masiv dan intensif dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam upaya menyusun platform kepemimpinan daerah masa datang, sehingga kejadian yang sama bisa dibendung dang tidak akan terulang lagi.


Akhirnya, letupan-letupan yang disampaikan pihak-pihak tertentu tentang disintegrasi daerah bisa saja mengemuka, tetapi langkah yang harus dilakukan adalah mengokohkan eksistensi daerah dengan melakukan penataan dan penguatan kembali terhadap tatanan pemerintahan. ****

Narasumber Pewarta : Red. Editor : Liesna Ega.