by

Dinsos: ATM Penerima BPNT harus Dipegang KPM

-Nasional-7 views

infoindonesianews.com – Jum’at , 14 Agustus 2020

BANDUNGBARAT –  Penyaluran BPNT(Bahan Pangan Non Tunai) di beberapa Desa yang berada Di Kecamatan Cikalongwetan , jadi sorotan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat, maupun publik masyarakat pada umumnya. Sebab, selama ini kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipegang oleh berbeda-beda pihak.  Padahal, seharusnya kartu ATM untuk transaksi hanya dipegang oleh KPM.

“Pemegang kartu adalah warga penerima KPM. Jika kartu itu ada di perangkat desa, harus diberikan kepada KPM. Sebab, KPM yang harus menggesek ke agen dan menentukan pembelian komoditasnya,” ujar Kabid H Bunyamin , perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dalam pertemuan dengan Sekdis Dinsos Dan infoindonesianews.com beberapa waktu lalu. 

“Agen tidak boleh mengumpulkan ATM dari KPM. Jika ada yang meminta bantuan mencairkan BPNT, maka ATM harus dikembalikan,” tegasnya.

Sekdis Dinsos Siti menjelaskan, besaran BPNT senilai Rp 200 ribu tidak boleh dicairkan dalam bentuk tunai. Namun dicairkan dalam bentuk sembako.

“Jika ATM hilang atau kartu dipegang orang lain, maka harus melapor ke Dinas Sosial. Jika tidak dilaporkan Dinsos, tidak akan tahu karena yang diawasi itu seluruh Desa-Desa di Kabupaten Bandung Barat ,” imbuh Kabid H Bunyamin saat itu.

Sementara itu, koordinator daerah BPNT Kabupaten Bandung Barat  mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal pengaduan masyarakat di Curahtulis Media infoindonesianews.com  tersebut,dengan mengirimkan Team nya ke lapangan untuk kroscex hal tersebut.

Menurutnya, di Kabupaten Bandung Barat sudah ada link pengaduannya. “Kami akan cek dulu, tidak bisa mengambil kesimpulan terkait pengaduan tersebut,” ujarnya.

Beliau juga menjelaskan, prosedur penyaluran BPNT ke masyarakat. Menurunnya, penyaluran BPNT menggunakan setting e-walet, ada yang kombo bergabung dengan PKH.

“Untuk pencairan PKH berupa nominal uang dan bisa diambil di ATM, kalau BPNT ini harus ditransaksikan di agen,” ujarnya.

KPM datang ke agen untuk menggesek kartu ATM dan mengambil sembako. Apabila selama 3 bulan tidak ditransaksikan, maka dana tersebut akan dikembalikan ke Kementerian.

“Maka dari itu, perangkat memfasilitasi karena ada KPM yang tidak mau belanja. Mereka tidak paham mau belanja ke mana. Menurut saya, tetap harus ada berita acara untuk itu,” ujarnya.

Sementara itu Kanit tipikor  Polres Cimahi meminta kepada masyarakat yang tidak puas dengan proses di kantor desa untuk melapor ke Polres Tipikor,itu bisa melalui perwakilan 1 orang melapor  dengan disertai bukti-bukti. Melapornya bisa ke Polresta Tipikor Cimahi ” ujarnya.

Penulis Editor : Liesna Ega IInews
Narasumber : Kadinsos Bandung Barat

News Feed