INFO INDONESIA
Nasional

Diduga Bandel Terhadap Aturan, Kasus Tipikor Kades Sukaraya Terkunci Di Meja Penyidik Polres Lutra.

Infoindonesianews.com

Luwu Utara – Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Sukaraya yang telah bergulir selama beberapa bulan dipolres Luwu Utara kini dalam perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat.

Sebagaimana informasi yang kami himpun yang bersumber dari salah satu media online menjelaskan. bahwa kasus tersebut menurut kasat Reskrim IPTU Samsul Rijal mengatakan dari “hasil gelar perkara yang kita laksanakan pekan kemarin ( 22/03/2018) dan telah mengambil kesimpulan untuk meningkatkan ketahap penyidikan sebab ada dua alat bukti pada kasus dana desa (DD) Sukaraya kecamatan Bone bone”.

Menurut kanit Tipikor Ipda Abdul Latief dalam komentarnya pada salah satu berita media online menjelaskan bahwa “kasus dugaan tindak pidana korupsi desa sukaraya kecamatan bone bone telah kita tingkatkan kasusnya ke penyidikan”. Jelas Ipda Abdul Latief yang terpublis (22/03/2018)

Berdasarkan hasil penelusuran awak media ini mendapatkan ada yang aneh dalam proses penyidikan tersebut.

dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut Umum (Vide pasal 109 ayat (1) KUHAP).

didalam aturan Perka No 14 tahun 2012 pasal 4 tentang manajemen penyidikan tindak Pidana BAB II proses penyidikan tindak Pidana Bagian kesatu dasar pasal 4 tentang dasar dilakukan penyidik adalah salah satunya SPDP.

Berdasarkan aturan KUHAP (Vide pasal 109 ayat (1) ) pihak penyidik Tipikor Polres Luwu Utara diduga tidak menjalankan tugasnya secara profesional serta melanggar peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Dugaan tersebut muncul Karena Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan di Kejaksaan Negeri Luwu Utara (09/05/2018) melalui kasi Pidsus menyampaikan “bahwa SPDP kasus dugaan Tindak pidana korupsi Desa Sukaraya kami belum terima”.terangnya.

Sementara diketahui bahwa salah satu dasar dimulainya penyidikan sesuai dengan Perka no 14 tahun 2012 adalah SPDP dan KUHAP. (Andi Zachril)

Related posts

Kabareskrim Harap Netizen yang Ditegur Polisi Virtual Langsung Hapus Konten, Bukan Berdebat

info

Danrem 162/WB Dan Gubernur NTB Hadiri Pembukaan Pacuan kuda Gubernur NTB Cup 2018.

info

Razia PETI Di Desa Logas Hilir, Polisi Tenggelamkan Mesin Giat PETI

info

Leave a Comment