Infoindonesianews.com | Selasa, 31 Agustus 2021.

JAKARTA | Tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Pada kegiatan tangkap tangan ini, Tim KPK telah mengamankan 10 (orang) orang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 Wib di beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur sebagai berikut :

PTS, Bupati Probolinggo Periode periode 2013-2018 dan periode 2019-2024, HA, anggota DPR RI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 serta pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan periode 2008-2013, DK, ASN (Camat Camat Krejengan), SO, ASN (Pejabat Kades Karangren), PR, ASN (Camat Kraksaan), IS, ASN (Camat Banyuayar), MR, ASN (Camat Paiton), HT, ASN (Camat Gading), PJK, Ajudan, serta FR, Ajudan. Demikian disampaikan ketua KPK H. Firli Bahuri pada selasa 31/08 pagi

Firli menuturkan bahwa kronologis Tangkap Tangan tersebut bermula pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh DK Camat Krejengan bersama dengan SO

Sebelumnya DK dan SO telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon Pejabat Kepala Desa serta sejumlah uang untuk diserahkan kepada HA yang merupakan suami sekaligus orang kepercayaan dari PTS untuk dilakukan seleksi dan membubuhkan paraf sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS.

Saat diamankan oleh Tim KPK, DK dan SO membawa uang sejumlah Rp240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi Pejabat Kepala Desa yang diduga berasal dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menginginkan posisi untuk menjabat Kepala Desa di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo. Jelas ketua KPK.

Sedangkan MR turut diamankan bersama uang sejumlah Rp112.500.000,- dirumah kediaman pribadinya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang, Probolinggo.

Selanjutnya, Senin tanggal 30 Agustus 2021, Tim KPK bergerak dan mengamankan HA, PRT, PJK dan FR di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo.

Semua pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang saat ini telah diamankan, diantaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp362.500.000,00

Dalam Konstruksi perkara, diduga telah terjadi : Dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar.

Diduga ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas.

HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat.

Pada Jumat, 27 Agustus 2021, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan disalah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo dimana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK.

Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW, KO dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta.

Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,00 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA.

Firli Bahuri juga menyampaikan bahwa saat ini KPK telah menetapkan 22 (dua puluh dua) orang Tersangka ;

Adapun, sebagai Pemberi (ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo) ; SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH, NUH, HS, SR, SO serta SD

Dan sebagai Penerima ; HA, PTS, DK serta MR

Kepada para Tersangka tersebut disangkakan : Sebagai Pemberi : SO dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan sebagai Penerima : HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Saat ini KPK telah melakukan penahanan Rutan terhadap 5 para tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021. Terang Ketua KPK

Secara terpisah, HA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, PTS ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DK ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, MR ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan dan SO ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Adapun, sebagai pemenuhan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rutan masing-masing.

KPK menghimbau kepada para Tersangka lain untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK.

KPK juga menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya.

Perbuatan para tersangka yang diduga tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan, telah melanggar nilai antikorupsi yang seharusnya ditegakkan oleh pejabat publik. Tutup.

Narasumber Pewarta : Agungery. Editor Red IINews: Sekum Liesna Ega.

Infoindonesianews.com | Sabtu, 21 Agustus 2021.

BANDUNG BARAT |Dakwaan pertama, Aa Umbara dituduh telah menjadi pengatur tender pengadaan paket bantuan sosial COVID-19,dikarenakan dirinya telah menunjuk anaknya, Andri Wibawa dan mantan anggota tim sukses saat Pilkada ,untuk mendapatkan pekerjaan paket bantuan sosial COVID-19, M. Totoh Gunawan.

Didakwaan kedua, Umbara didakwa menerima suap Rp. 2,4 miliar terkait mutasi, promosi, dan mempertahankan jabatan struktural di Pemerintah  Kabupaten Bandung Barat.

Penerimaan uang terkait mutasi, promosi dan mempertahankan jabatan itu mencapai Rp 463,5 juta. Uang itu diterima dari Agustina Piryanti (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah), Wandiana (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Hernawan Widjajanto (Kepala Dinas Kesehatan), dan Asep Dendih (Kepala Dinas Pendidikan).

Selain itu juga disebut nama Avira Nurfashihah (Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan), Lukmanul Hakim (Kepala Dinas Perhubungan), Hendra Trismayadi (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Heru Budi Purnomo (Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian), dan Ricky Riyadi (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan).

Umbara juga diduga menerima uang terkait proyek-proyek di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 1.955.815.000. Uang itu diterima dari pengusaha yang mendapatkan proyek.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 1.405.815.000 diterima Umbara dari M. Totoh Gunawan sebagai bagian dari fee 6 persen jatah Umbara terkait pengerjaan pengadaan sembako di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, sedangkan sisanya sebesar Rp. 550 juta diterima dari Agung Maryanto, seorang pengusaha yang bergerak di bidang penjualan aspal hot mix. Agung mengerjakan proyek-proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat. Uang itu diberikan melalui keluarga Umbara.

“Pada tahun 2019, Agung Maryanto menemui terdakwa dan anaknya terdakwa bernama Rian Firmansyah di rumah dinas Bupati Bandung Barat, dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang kepada Agung Maryanto untuk digunakan membantu Rian Firmansyah dalam pencalonannya sebagai anggota DPR RI,” demikian dakwaan yang dibacakan.

Dari jumlah Rp. 550 juta itu, untuk pencalonan Rian diserahkan uang Rp. 200 juta. Kemudian uang sebesar Rp. 300 juta dari Agung juga diserahkan untuk Andri Wibawa, anak Umbara, untuk investasi pada usaha wisata kelinci yang dikelola Andri. Sisanya Rp. 50 juta diserahkan Agung untuk Usep Sukarna, adik kandung Umbara. Uang itu diminta terkait proyek-proyek yang telah dikerjakan.

“Penerimaan uang dan barang untuk kepentingan terdakwa dan keluarganya yang merupakan gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari,” kata jaksa.

Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijerat dengan pasal dalam dakwaan kedua yang menjerat Aa Umbara yakni, Pasal 12 huruf B mengatur soal gratifikasi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp. 200 juta dan maksimal Rp. 1 miliar.

Sementara menurut Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung Iwan Hermawan, terkait permasalahan yang menimpa Bupati Non Aktif AA Umbara dalam dua dakwaan tersebut, ia berkomentar, dengan masuknya fakta tersebut dalam persidangan maka terdapat dugaan pengkhianatan Umbara terhadap masyarakat dan partai yang mengusungnya. Ia juga meminta proses hukum dijalankan dengan seadil-adilnya.***

Narasumber / Pewarta : Fendy / Ogud Fevi . Editor Red IINews : Sekum Liesna Ega.

Infoindonesianews.com | Selasa,17 Agustus 2021.

KABUPATEN TASIKMALAYA | Sikap tidak terpuji yang beraroma penghinaan oleh kepala desa terhadap profesi jurnalis kembali terjadi.

Hal itu dilakukan oleh Kades Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Aboy Ruhimat kepada wartawan Suara Nasional bernama Endang.
Kades Aboy disebutkan telah mencaci Endang menggunakan kata-kata kotor dengan menyebut “Anjing“(maaf karena itulah factanya).

Makian itu disampaikan Aboy kepada Endang saat dirinya berjalan bertemu Kades Aboy sedang berbincang dengan Sekdesnya Sarif sedang berdiri di depan Kantor desa Tonjongsari, Senin (16/8/2021) pukul 10.00 WIB, lalu Endang menghampiri dengan mengatakan, “Pak kuwu di desa lagi ada pengajian yah?”

Kades Aboy malah membalas “Lah banyak omong anjing teh”, sambil bergegas pergi menggajak sekdesnya berboncengan naik sepeda motor.

Malah, kata Endang, kades Aboy dan Sekdes Sarif tidak memberikan contoh baik kepada warganya dengan tidak memakai masker saat menghadiri pengajian.

Sikap tidak terpuji kades Aboy terhadap profesi jurnalis mendapat perhatian serius dari Pengacara kondang Adv Dani Safari Effendi, SH.

“Tidak etis seorang Kepala desa memaki-maki wartawan dengan mengeluarkan kata-kata binatang apalagi yang merupakan profesi mulia”, sesalnya.

Menurut Dani, “Kuwu Tonjongsari harus meminta maaf secara terbuka kepada wartawan”, tandasnya.(Red).

Narasumber : Suaraindependentnews.id Pewarta : Abucex. Editor Red IINews : Liesna Ega.

Infoindonesianews.com – Minggu, 15 Agustus 2021.

CILACAP | Istri Bupati Cilacap yang Notabenenya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Golkar, Tetty Rohatiningsih buka kedai kopi gratis di Alun-alun Cilacap.

Kedai kopi tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya digelar Minggu, (15/08/2021) pagi di saat masyarakat ramai berolahraga dan bermain di Alun-alun Cilacap, sehingga banyak masyarakat yang mengetahui siapa Tetty.

Hal ini dilakukan sebagai ajang panggung politik 2024 karena menurut informasi Tetty akan maju sebagai Calon Bupati pada bursa Pemilihan Kepala Daeran (Pilkada) yang akan datang.

Namun dengan membuka kedai kopi gratis di tempat keramaian di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan menimbulkan kerumunan.

Ironisnya, kerumunan yang dilakukan istri Bupati dan juga anggota DPR RI tersebut tidak dibubarkan oleh aparat seperti Satpol PP atau kepolisian. Entah aparat segan atau takut.

seharusnya, hukum tidak tebang pilih, jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ibaratnya jika masyarakat kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aparat langsung membubarkan dan dikenai sanksi, namun jika yang melakukan pejabat aparat diam saja.
Inilah salah satu potret ketidak Adilan di Cilacap .
Disisi lain PPKM diperketat Hajatan – hajatan ,perdagangan – pedagang dan hiburan- hiburan yang menimbulkan kerumunan dibubarkan dengan dalih pelanggaran aturan dll .
Sementara dialun – alun Cilacap yang menjadi pusat kabupaten malah dibiarkan berlangsung dan hanya dijaga beberapa petugas satpol PP .

Anggota DPRD yang media minta pendapatnya melalui sambungan WhatsApp nya antara lain Suheri dan Mushlikin mengatakan kejadian yang ada dialun – alun Cilacap apapun dahlihnya ya kurang pas disaat situasi PPKM seperti sekarang ini , dan dapat memicu asumsi masyarakat kalau kegiatan hajatan dan hiburan yang menimbulkan kerumunan juga sudah diperbolehkan juga ucapnya .

Selain itu media juga meminta pendapatnya Sekda kabupaten Cilacap tentang Vidio / foto kejadian dialun – alun tsb .
Sekda hanya menyampaikan pesan singkat ” Kelihatanya ada satpol PP nya ujar Sekda .

Narasumber Pewarta : Juornal News / Slamet wi . Editor Red IINews : Liesna Ega.

Infoindonesianews.com – Senin, 5 Juli 2021.

JAKARTA – Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta benar-benar tak masuk akal.Bayangkan, Pemprov mengirim surat resmi kepada duta besar negara perwakilan yang ada di Jakarta untuk dimintai donasi. Ini jelas sebuah upaya merendahkan kepemipinan Jokowi. Upaya membangun citra buruk terkait pemerintah pusat atau Indonesia di mata negara sahabat.

Bayangkan, untuk urusan gayung dan ember pun masuk dalam surat permohonan donasi.

Pertama, ini adalah gaya diplomasi FPI. Yang mengirim surat kepada pengusaha untuk dimintai sumbangan. Persis. Entah apakah staf Anies ini memang orang-orang FPI, sehingga kebijakannya persis sama. Ataukah ini hanya kebetulan saja.

Kedua, tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan Pemprov mencari sumbangan atau donasi.

Lalu terakhir, dengan APBD 84 triliun tahun ini, sangat tidak logis kalau untuk urusan gayung dan ember harus minta donasi.

Gara-gara ini, Kementerian Luar Negeri sampai harus turun tangan untuk meminta klarifikasi. Karena jelas ini memalukan, mencoreng nama Indonesia di mata negara sahabat.

Ini ibarat ada salah seorang keluarga kita menyebar selebaran permintaan donasi. Padahal posisi kita adalah orang kaya dan mampu.

Setelah ditanyakan kepada Pemprov DKI, akhirnya surat permohonan donasi itupun dicabut tanpa alasan. Intinya sudah tidak berlaku lagi dan tidak bisa dilanjutkan sekalipun ada yang mau donasi.

Dari kejadian ini, saya ga habis pikir kalau setelah ini masih ada partai yang mau mencalonkan Anies Baswedan. Karena bukan hanya tidak mau kerja, suka-suka pergi ke mana saja tanpa alasan yang jelas, yang penting elektabilitasnya naik. Tapi juga hari ini Anies terlihat tidak paham soal konsep pemerintahan.

Pemerintah itu berbeda dengan ormas. Dampak politik dan hubungan internasional dengan negara sahabat bisa kurang baik kalau ada kasus permohonan donasi seperti ini. Karena di negara manapun, rasanya tidak ada satupun kota yang meminta-minta donasi kepada duta besar negara sahabat.

Kalaupun suatu negara kesusahan keuangan, maka solusinya adalah hutang secara resmi. Ini Anies malah minta donasi.

Untungnya surat ini cepat menyebar dan menjadi pembicaraan. Karena bayangkan ini tidak viral, hanya segelintir yang tahu, mau ditaru mana muka pemerintah Indonesia?

Tapi meski begitu, tetap saja muka Indonesia sudah dicoreng oleh Anies.

Saya berpikir bahwa yang dilakukan Anies ini adalah kesalahan dan harus ada teguran secara jelas. Agar ke depan, jangan sampai terus memainkan isu-isu untuk menyerang Jokowi. karena kalau masyarakat tidak puas dengan Jokowi, Anies punya kans untuk menaikkan elektabilitasnya.

Meski di sisi lain, nampaknya Anies salah perhitungan. Mungkin dia merasa bisa meniru langkah Jokowi yang berseberangan dengan SBY di 2013 lalu. Memanfaatkan momentum kekecewaan masyarakat dan ujung kekuasaan.

Cuma yang Anies tidak pahami, SBY dan Jokowi adalah dua orang yang berbeda. Secara survei terbaru, lebih banyak orang yang puas terhadap pemerintahan Jokowi. Sehingga berlawanan dengan Jokowi sama saja melepas peluang setengah permainan.

Tapi ya biarkan saja. Karena dengan dibiarkan, kita jadi lebih yakin Anies mudah dikalahkan, atau bahkan tidak akan mampu diusung oleh partai koalisi. Karena strategi melawan Jokowi jelas adalah bunuh diri. Kans untuk menangnya semakin kecil, pun minim pemberitaan.

Selanjutnya untuk partai politik di Indonesia, apakah masih ada yang tertarik mengusung Gubernur DKI ini untuk Pilpres 2024? Dengan fakta kelakuan kirim surat dan ditarik lagi setelah ditegur kementerian luar negeri.

Bayangkan, betapa hancurnya negeri ini kalau dipimpin oleh orang seperti Anies Baswedan. Tak sadar diri, tak tau fungsi. Pokoknya cari uang dengan segala cara, termasuk dengan meminta-minta.

Jadi ya sudahlah. Tahun depan Anies sudah tidak bisa menjadi Gubernur DKI dan akan digantikan oleh Plt. Semoga dengan begitu tidak ada lagi drama kelebihan bayar dan donasi.

Malu lah Nies. Bagaimanapun, meskipun kamu tidak suka Jokowi, ya tetap saja kan mau ga mau kamu adalah warga Indonesia. Nah malasahnya, kalau citra Indonesia buruk, yang repot bukan cuma segelintir orang atau pihak terkait. Tapi bisa melebar ke mana-mana. Hingga ujung-ujungnya pasar lesu, pendapatan turun dan seterusnya. ~Alifurrahman~

WanNgemis

BansosDKI

Narasumber : Alifurrahman. Pewarta : Darma Projustitia. Editor IINews : Liesna Ega.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.