Infoindonesianews.com– Seorang Wartawan Media Online di Sulsel akan melaporkan Penghinaan dan pengancaman di muka Umum yang menimpa dirinya.

Kasus ini berawal ketika seorang wartawan bernama Muh Darwis melakukan kegiatan jurnalistik di lapangan dan menemukan adanya kegiatan Tambang galian C ‘Ilegal’.

Aktivitas tambang tersebut beroperasi di jalan poros Bosowa, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. 

Dikutip dari zonamerahnews.com, aktivitas tambang diduga milik inisial F (49) yang menggunakan alat berat tersebut diduga tidak memiliki izin atau ilegal.

Hal itu di kuatkan dengan hasil konfirmasi awak media kepada DLH Maros, Cabang Dinas ESDM Provensi Sulsel dan Kepala desa Baruga yang mengatakan tidak pernah mengeluarkan IUP atau rekomendasi di kawasan itu.

Atas karya jurnalistik dan pemberitaan terkait tambang yang diduga ilegal tersebut. Darwis mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja bertemu dengan Bos Tambang itu di dinas perhubungan Kabupaten Maros. 

Saat itu ada pertemuan. Saat dikonfirmasi Inisial F (49) malah mengucapkan kata yang bernada hinaan dan ancaman.

“Sudah lama kucari, Wartawan Gadungan” ucap Darwis menirukan perkataan F, Jumat (25/6/2021)

Tak hanya itu, di WhatsApp F saat dikirimkan berupa link berita dia mengatakan bahwa pemberitaan tambang ilegal itu sama sekali tidak laku dan tidak dibutuhkan

“Tidak butuh ja berita mu tidak laku Berita tidak di belikan Pak Buka,”

” Tidak Gentar, Karna ilegal itu sudah di lama sudah lama menambang tidak memiliki IUP hati hati saja,”

“Mungkin anda baru di Maros gunung hampir berita mu berita hoax ji”

“Justru media mu Ilegal, hati hati UU ITE, nanti saya tuntut perdata dan pidana” singkatnya melalui WhatsApp

Atas kata kata ancaman dari inisial F (49)tersebut, Darwis akan mengadukan hal ini ke Polda Sulsel dan Polres Maros agar di tindak lanjuti serta mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum.

“Dalam waktu dekat kami laporkan terkait penghinaan dan ancaman tersebut ke pihak penegak hukum, kami kasih waktu 3x 24 jam” kata Muh Darwis 

Terpisah Direktur Lembaga Jasa Hukum Keadilan, Muh Ali SH, mengatakan bahwa kalau memang diperlukan, kita dari pendamping Hukum Media online zonamerahnews.com, siap turun

“Tim hukum Zonamerah siap turun untuk mendampingi wartawan yang akan melapor ke Polda Sulsel dan Polres Maros” ucapnya. Jumat (25/6/2021)

Ali mengatakan, dia sangat menyesalkan tindakan oknum pengusaha tambang ‘ilegal’ yang menghina dan mengancam wartawan di depan umum  ang dilakukan oleh oknum tersebut

Ini menghambat kerja-kerja jurnalis. Dimana, dari pemberitaan yang ditulis oleh media Zonamerahnews.com, ini sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik dan kode etik.

“Jadi wartawan sudah jelas dilindungi Undang-undang Pers, kalau semua wartawan menulis berita lalu di hina dan diancam. Ya gak bakal ada yang ingin jadi wartawan” ucap.

Merujuk pada undang-undang Pers no 40 tahun 1999, Pasal 4 UU Pers mengatur bahwa pers nasional berhak mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. 

Sementara pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik akan diancam pidana maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Ancaman pidananya maksimal sembilan bulan dan pada ayat (2) ancaman pidananya maksimal satu tahun empat bulan.

 “Untuk fitnah, diatur pada Pasal 311 KUHP dengan ancaman penjara maksimal empat tahun,” tutupnya

Infoindonesianews.com – Jum’at, 4 Juni 2021.

MAKASSAR – Tim Sahabat #KENAPAKOLARI Mengunjungi dan memberikan bantuan kepada Nenek dg’ bondeng yang beralamat di JL.urip sumiharjo lorong 4 kecamatan Panakkukang,Jum’at,(4/6/2021).

Nenek yang hidup sebatangkara ini dan mengalami kebutaan berusia 69 Tahun ,kini harus menjalani hidup dan bertahan sendiri di rumah kecil yang di tempatinya yang berlokasi di JL.Urip Sumiharjo lorong 4, Suami nenek dg.bondeng sudah lama wafat dan mirisnya ke 4 anak nya malah tega menelantarkan ibu nya sebatangkara, dan sampai saat ini entah kemana anak – anak dari nenek dg.bondeng ini.

Untuk makan saja, biasanya nenek ini di bantu oleh tetangga sekitarnya, tetapi walaupun nenek ini mempunyai kekurangan dalam penglihatan dan susah untuk berjalan nenek ini tidak pernah meninggalkan Shalat 5 waktunya, mudah-mudahan bantuan dari Kami dapat sedikit mengurangi bebannya.

Terimakasih buat para Donatur yang mempercayakan amanah kepada Kami,Untuk informasi dan yang ingin menyalurkan bantuan silahkan DM admin atau menghubungi WA 0853 4229 0302

@ananda_fauzi_harahap
@zhul_offcial
@polsek_panakukang
@uya_pradhitra

Narasumber : Bripka Zulqadri.
Pewarta : Aswar Anas Iinews.
Editor : Liezna Ega Iinews.

Infoindonesianews.com – Minggu, 11 April 2021.

Foto Ilustrasi


Bandung Barat – Sadan
(Pemerhati Sosial dan Pendidikan)Pada akhir minggu ini viral pada beberapa media tentang penahanan Bupati Bandung Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus penyalahgunaan dana penanganan Covid-19.

Penahanan tersebut merupakan ujung dari tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu. Kenyataan pahit yang dihadapi oleh masyarakat Bandung Barat ini merupakan kali kedua, setelah beberapa tahun sebelumnya, bupati terdahulu harus mengakhiri jabatannya dengan ujung yang unhappy ending, harus berurusan dengan aparat KPK.


Fenomena terjeratnya pimpinan daerah dalam wilayah penyalahgunaan wewenang, terutama terkait dengan kasus korupsi sudah sering didengar dan disaksikan melalui media informasi. Puluhan bupati, walikota, bahkan gubernur telah secara inkrah diputus untuk menghadapi konsekwensi dari perbuatannya masing-masing melalui kejelian aparat KPK yang melakukan pemantauan dalam rentang waktu yang tidak sebentar terhadap berbagai tindak korupsi yang terjadi di wilayah pemerintahan.


Karena kecepatan penyampaian informasi melalui media konvensional yang didukung oleh media mainstream, penetapan tersangka terhadap Bupati Bandung Barat pun telah menimbulkan gejolak dan kegaduhan pada sebagian besar masyarakat. Hal itu ditandai dengan saling menyalahkan satu dengan lainnya—saling ejek dan saling hujat antara pihak satu dengan pihak lainnya pun tidak terelakkan.

Bahkan, ada pula lontaran keinginan dari beberapa pihak untuk terus melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang berada pada pusaran kekuasaan, dengan harapan bahwa tindak korupsi dimungkinkan dilakukan oleh banyak orang, bukan oleh bupati dan dua orang lainnya yang telah turut dinyatakan sebagai tersangka.


Menyikapi kasus yang menjeratnya kali ini—dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah—yang harus dilakukan oleh masyarakat bukanlah saling hujat dan saling ejek terhadap pihak-pihak yang berseberangan—hujatan lebih banyak dialamatkan kepada bupati dan para simpatisannya karena saat ini mereka merupakan pihak yang terpojokkan dengan adanya kasus tesebut.


Sebagai gambaran telah terbentuknya kedewasaan bersikap dan bertindak dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap laju berkembangnya roda pemerintahan adalah melakukan refleksi dan resolusi. Refleksi dilakukan untuk melihat berbagai kejadian di belakang tentang proses keterpilihan bupati yang dianggap telah berbuat tidak elok dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. Ini bisa dimaknai bahwa selama ini masyarakat telah terkecoh lontaran jargon-jargon kampanye yang konon memiliki keberpihakan terhadap upaya penyejahteraan masyarakat.

Sedangkan resolusi dilakukan untuk merencanakan langkah ke depan berdasarkan hasil refleksi tersebut. Ini dilakukan dalam upaya lebih mengedepankan kehati-hatian dan kejelian dalam penentuan sikap saat berlangsungnya pilkada yang akan menetapkan pimpinan pada masa datang. Untuk menetapkan putusan, harus dilakukan telaahan jeli terhadap track record sehingga sosok yang didukung untuk menempati pucuk pimpinan merupakan orang yang benar-benar memiliki ketulusan guna bersama masyarakat meraih kesejahteraan dengan tanpa melakukan penyimpangan.

Langkah pada upaya untuk dapat mengetahui track record setiap orang-perorang, saat ini tidaklah susah karena semua kiprah yang dilakukan terdokumentasikan dalam jejak digital.
Langkah melakukan refleksi dan resolusi dipandang sebagai upaya lebih bijak yang harus dilakukan, daripada terlarut dalam pergumulan saling menghujat dan menyalahkan di antara masyarakat.

Hujatan yang terlontar hanya akan melahirkan dendam kesumat pada pihak yang berlawanan, sehingga dapat menimbulkan niatan melakukan balasan. Langkah refleksi dan resolusi menjadi satu upaya nyata dari masyarakat untuk mendukung jalannya roda pemerintahan yang akan datang sehingga tidak terjerumus lagi pada lubang yang sama.


Upaya awal yang paling urgen dilakukan saat ini adalah mendorong masyarakat untuk melakukan pengawalan terhadap perkembangan pemerintahan pada satu dan dua tahun ke depan. Hal itu perlu dilakukan karena pucuk pimpinan akan beralih sampai dengan pelaksanaan pilkada mendatang. Pengawalan terhadap keberlangsungan pemerintahan di bawah komando pucuk pimpinan baru, harus dilakukan agar penyimpangan tidak terulang kembali.


Kejadian yang menimpa bupati, pada dasarnya merupakan tamparan telak bagi masyarakat karena perhelatan pilkada yang diselenggarakan dan diikutinya belum mampu memilih pimpinan yang relatif berintegritas dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Kedua bupati yang tersandung kasus korupsi tersebut merupakan bupati yang terpilih melalui proses pilkada pertama dan kedua—selama berdirinya, masyarakat Bandung Barat baru dua kali berperan serta dalam pilkada. Nahasnya, bupati yang terpilih pada kedua pilkada ini tersandung dengan masalah korupsi dan keduanya harus berurusan dengan aparat KPK.


Kenyataan terjeratnya bupati tersebut menjadi tamparan kedua kali terhadap masyarakat dan pemerintahan Kab. Bandung Barat. Fenomena tersebut merupakan kenyataan pahit yang harus dihadapi dan harus dipandang sebagai ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Sekalipun demikian, upaya ke depan yang harus dilakukan adalah menjauhkan diri dari tamparan selanjutnya.


Karena itu, jangan sampai tertampar untuk yang ketiga kali atau seterusnya karena dengan dua kali tamparan yang telah dialami, rasanya sangat menyakitkan. ****

Foto Ilustrasi

Narasumber Pewarta : Tim Red IINews. Editor Red : Liesna Ega, Sekum IINews .

Infoindonesianews.com – Selasa,30 Maret 2021.

Kota Bandung – Kantor Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, saat ini tengah membenahi anggaran untuk publikasi dan sosialisasi, saat Kami temui pada hari Selasa ,(30/3/2021).

Hanny Diyah adalah Pegawai yang ditempatkan di bagian Sosialisasi Program Disdukcapil Kota Bandung ,saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Ambon no.1 Bandung oleh awak media penaku. id ,beliau menjelaskan terkait Anggaran untuk Belanja Media.

” sejak tahun 2017 hingga 2 Tahun ini,sudah dua tahun ini anggaran publikasi dan sosialisasi tidak mengeluarkan dulu anggarannya untuk sementara waktu, karena kondisinya Covid 19 dan Pandemi, “ucapnya.

Kami berharap setelah Covid19 nanti berakhir,kiranya anggaran untuk sosialisasi dan belanja publikasi dapat kembali bergulir seperti dulu.

Diyah menambahkan,” nanti jika semuanya sudah normal dan berdoalah untuk semuanya ,agar Pandemi Covid-19 ini segera berlalu, Insya Allah untuk kemitraan, akan Kita tampung ,dan diakomodir sesuai bagetingnya,serta di lihat dari anggaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan medianya masing masing, karena buat apa Saya juga ,ini juga belum bisa bantu Temen- temen di media yang sudah bermitra dengan kita disini.”ujarnya.

“Saya berharap mohon maaf kepada rekan rekan media cetak maupun online, untuk saat ini lembaga Kami belum bisa berbuat banyak dan memang anggarannya dilarikan untuk Covid 19 terlebih dahulu, “pungkasnya.

Sebagai Kontrol Sosial, media adalah corong bagi publikasi semua khallayak pada umumnya , namun kenapa setiap lembaga yang sudah dan belum dapat kerjasama dengan media massa publikasi tersebut, selalu saja jawabannya sama.

“Anggarannya untuk Corona dan lain lain” katanya. Benarkah,? “

Semoga tahun depan Covid19 ini segera berlalu ,agar perusahaan media, baik cetak maupun online dan elektronik segera diperhatikan dan dibantu kemitraannya, walaupun hanya satu rupiah per-sosialisasinya untuk anggaran belanja publikasinya itu sendiri.

Narasumber Pewarta : Ewie Penaku.id

Infoindonesianews.com-ENREKANG- Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) Amanah Garuda Indonesia (Agindo), Hasri Jack kembali menyoroti Maklumat Bersama Forkopimda Enrekang terkait Covid-19 yang dikeluarkan tertanggal 4 Maret 2021 lalu.

Pasalnya, maklumat tersebut dinilai cacat hukum lantaran tidak sejalan dengan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru Nomor 5 tahun 2021 yang diterbitkan 4 Maret 2021.

Parahnya lagi, acuan yang digunakan dalam maklumat tersebut adalah Inmendagri nomor 3 tahun 2021. Padahal regulasi itu sudah lama dicabut. Masak kok tidak ada yang update ?

Dalam Diktum Ke Enambelas Inmendagri Nomor 5 tahun 2021 masa berlakunya PPKM sangat jelas yakni 9 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021.

Sementara dalam maklumat bersama yang dikeluarkan Forkopimda Enrekang tidak dijabarkan sampai kapan masa berlakunya, dan beberapa kalimat dan point-point dalam maklumat forkopimda tersebut sangat tidak nyambung.

“Pemda Enrekang ini tidak update dalam mengambil rujukan kebijakan. Semestinya Inmendagri nomor 5 yang dijabarkan oleh Pemda melalui Surat Edaran kepala daerah dan forkopimda cukup tembusan bukan lewat Maklumat bersama,” kata Hasri, Jumat (11/3/2021).

“Dalam pemberlakuan PPKM itu tidak gampang dan serampangan, selain harus mengacuh pada Inmendagri terbaru, sebelum pemberlakuan surat edaran, harus betul-betul memastikan keterlibatas seluruh pihak terkait, termasuk pihak-pihak yang akan terkena dampak,” jangan seperti saat ini, ingin memberlakukan PPKM melalui Maklumat bersama yang justru cara seperti ini sangat kuno dan mengganggu aktivitas masyarakat, ujarnya.

Hasri juga menjelaskan, dalam Inmendagri nomor 5 tahun 2021 dapat diberlakukan untuk wilayah atau zona merah, jadi Enrekang jelas tidak masuk kategori, karena Enrekang saat ini berstatus zona kuning Covid-19. Jangan seolah-olah Enrekang ini dalam kondisi yang menyeramkan dengan dikeluarkan Maklumat tanpa dasar hukum tersebut, Enrekang baik-baik saja kok.

“Jadi kalau Kabag Hukum Pemda yang konsep maklumat ini, maka bisa dipertanyakan kapasitasnya,” tegas Hasri.

Maklumat itu, kata Hasri sangat lemah dan cacat hukum, bahkan bisa berimplikasi hukum, apalagi dalam maklumat itu sudah terlalu jauh mengatur tentang anggaran, Karena Forkopimda menginstruksikan lurah, Kadesa, Bhabinkamtibmas menetukan posko di desa, sementara jelas dalam penentuan posko itu tentu berkaitan anggaran. Lalu dasar apa dan siapa yang bertanggung jawabkan nanti penggunaan anggarannya?

Advokat sekaligus Pengusaha  ini juga menegaskan, seharusnya maklumat ini gugur dengan sendirinya, karena yang ingin disukseskan adalah Inmendagri yang sudah lama dicabut dan tidak berlaku lagi.

Hasri mengungkapkan, pihaknya sebenarnya mengapresiasi keseriusan pemerintah dan Forkopimda dalam penanganan Covid-19.

“Kami sangat mengapresiasi semangat dan keseriusan Pemda & Forkopimda Enrekang, hanya saja, Pemda juga harus mengkaji lebih jauh dan menetapkan landasan hukum yang kuat sebelum menerapkan aturan tersebut. Instruksi mendagri itu hampir tiap bulan berganti karena mengikuti situasional perkembangan Covid-19 di tanah air.

“Kita hanya prihatian kalau hal-hal seperti ini dibiarkan atau dianggap biasa saja, sebab bisa mempermalukan daerah nantinya, satu-satunya di Indonesia saat ini yang keluarkan maklumat hanya di Kabupaten Enrekang, daerah lain telah sibuk pemulihan ekonomi, recover kesehatan & vaksinasi. Sebagai putra daerah, tak salah rasanya jika mengingatkan Pemerintah” Ucap Hasri.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.