Infoindonesianews.com | Jum’at, 17 September 2021.

JAKARTA | Masyarakat dunia terkejut ketika kelompok teror Taliban menguasai Afghanistan per tanggal 15 Agustus tahun ini. Setelah serangan 11 September 2001 atas beberapa gedung penting dan fasilitas vital di Amerika Serikat (AS), pasukan internasional pimpinan AS dikirim ke Afghanistan sebagai bagian dari perang global melawan teror.

Pasukan tentara multinasional itu ditempatkan di Afganistan bukan untuk menetap tinggal secara permanen di sana. Para tentara tersebut akan ditarik kembali ke markas di negara masing-masing. Namun, banyak pihak menyayangkan karena waktu dan cara penarikan para pasukan itu tidak tepat.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, AS telah menghabiskan USD 2.3 triliun dan mengerahkan lebih dari 130.000 tentara. Tapi faktanya, Taliban berhasil selamat dan akhirnya malah berhasil menguasai Afghanistan lagi baru-baru ini.

Beberapa pertanyaan mendasar menyeruak. Siapa yang membantu Taliban selama ini? Apa yang berbahaya dari versi baru Taliban sebagai penguasa baru di Afganistan? Apakah sudah tepat AS meninggalkan Afghanistan sekarang?

Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan dan dampaknya terhadap Asia Selatan dan dunia, CNBC-TV18 baru-baru ini melakukan wawancara eksklusif dengan mantan penasihat keamanan nasional AS, John Robert Bolton, dalam program “The Global Eye”.

Secara tegas Bolton mengatakan bahwa Afghanistan akan kembali menjadi pusat terorisme dunia. Kelompok teror seperti Taliban, al-Qaeda dan Islamic State Khorasan (IS-K) akan bersaing ketat untuk mendominasi konstelasi terorisme internasional. Selain itu, ada bahaya besar lainnya yakni ancaman akuisisi terhadap Pakistan dan fasilitas nuklir Pakistan oleh kelompok militer radikal Taliban.

“Kebangkitan Taliban di Afghanistan menimbulkan ancaman pengambilalihan Pakistan oleh kelompok-kelompok teror. Hal ini menjadi awal bencana besar jika kelompok-kelompok teror yang berpikiran sama mengambil alih senjata nuklir Pakistan,” ujar Bolton, yang juga adalah mantan Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional ini.

Kebangkitan Taliban, tambah Bolton, pada akhirnya dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi Pakistan daripada bagi Afghanistan. Oleh karena itu Bolton menggambarkan penarikan Amerika dari Afghanistan sebagai kesalahan besar, yang akan menciptakan kekosongan strategis di kawasan tersebut.

“China dan Rusia akan bergerak untuk mengisi kekosongan (strategis) sebagai basis peluang dominasi di kawasan Asia Selatan itu. China akan memanfaatkan pengaruhnya atas Pakistan untuk melancarkan program Belt and Road Initiative serta menguasai minyak dan gas di Teluk Persia,” katanya.

Bolton, yang merupakan kolumnis reguler di berbagai surat kabar AS, mengatakan bahwa Taliban sangat mungkin telah menjadi salah satu milisi radikal dengan perlengkapan terbaik di dunia saat ini karena memiliki akses ke sebagian besar senjata modern Amerika. Sebagaimana diketahui bahwa kepergian pasukan AS dari Afganistan, mereka meninggalkan sejumlah besar peralatan militer modern di berbagai tempat di negara tersebut. Perlengkapan militer itu saat ini secara otomatis berpindah tangan ke kelompok Taliban.

Dalam wawancara eklusif CNBC-TV18, Bolton menjelaskan dengan gamblang berbagai isu penting terkait penarikan pasukan AS dari Afganistan dan berbagai akibat dari kebijakan Presiden Joe Biden itu. Berikut adalah beberapa catatan pentingnya.

Bolton mengatakan penarikan AS dari Afghanistan adalah kesalahan besar. Berjalan menjauh dari Afghanistan setelah 20 tahun diduduki akan membuat negara tersebut kembali ke periode sebelum 9/11 (istilah bagi momentum tanggal 11 September 2001, saat terjadinya penyerangan beberapa gedung pencakar langit dan fasilitas penting AS menggunakan pesawat terbang yang dibajak oleh teroris – red). Penerima manfaat utama dari kondisi itu adalah Rusia dan China. Kedua negara ini akan menghadapi ancaman teror dengan cara mereka sendiri.

AS semestinya mencegah agar rivalnya tidak melihat penarikan pasukan dari Afganistan ini sebagai awal kemunduran AS yang lebih besar di seluruh dunia. Bolton berharap Presiden Joe Biden tidak menindaklanjuti kebijakan di Afghanistan tersebut dengan penarikan diri dari Timur Tengah. Pertemuan Kongres AS pada bulan September ini akan mengevaluasi kebijakan penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Pakistan telah mendukung Mujahidin melawan Uni Soviet pada tahun 1980-an. Inter-Services Intelligence (ISI, agen intelijen Pakistan) telah membantu menciptakan Taliban pada tahun 1990-an. Taliban mendapat perlindungan yang sangat besar di Pakistan selama ini dan kebangkitan Taliban di Afghanistan dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman pengambilalihan Pakistan oleh kelompok-kelompok teroris.

Pakistan tentu saja telah memberikan saran strategis kepada Taliban dalam beberapa bulan terakhir. Islamabad telah melakukan upaya ekstensif untuk membuat Taliban menjadi eksekutif pemerintahan yang baik. Negara ini menjadi sumber pengaruh eksternal utama bagi Taliban. Selain itu, Taliban dan kelompok teroris yang berbasis di Pakistan mungkin mencoba untuk menguasai Pakistan dan kelompok radikal yang berpikiran sama dapat mengambil kendali atas senjata nuklir negara tersebut.

Penarikan AS dan NATO menciptakan kekosongan strategis. China dan Rusia akan bergerak mengisi kekosongan tersebut sebagai basis peluang di berbagai bidang. China akan memanfaatkan pengaruhnya atas Pakistan untuk program Belt and Road Initiative serta menguasai minyak dan gas di Teluk Persia. Kebangkitan China di kawasan akan menciptakan pengepungan strategis terhadap India di bagian utara.

Sesungguhnya ancaman terbesar bagi India bersama negara-negara sekitarnya akan datang dari China. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan kerjasama yang lebih erat antara QUAD (atau secara formal disebut juga The Quadrilateral Security Dialogue, yakni kelompok 4 negara: Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang – red). Kelompok empat negara tersebut juga perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk menjamin keamanan anggota-anggotanya.

Apakah Taliban telah berubah? Taliban memang telah melakukan latihan dalam mengelola hubungan masyarakat yang sangat efektif. Taliban dengan cara yang bijaksana akan menerapkan syariah dalam tatanan kehidupan masyarakatnya dan membawa negara tersebut kembali ke tahun 90-an. Berdasarkan analisis ini dapat diprediksi bahwa Taliban tidak akan berperilaku berbeda dari yang mereka lakukan di tahun 90-an.

Runtuhnya tentara Afghanistan, bagi Bolton, merupakan pencapaian besar bagi Taliban. Dengan merebut persenjataan Afghanistan, Taliban telah menjadi salah satu kekuatan militer dengan perlengkapan terbaik di dunia. AS harus mempertimbangkan dan memperhitungkan secara serius jumlah peralatan yang bisa ditinggalkan di tangan Taliban. Mereka akan menggunakan peralatan AS untuk menguasai kawasan lembah Panjshir. Kongres AS sebaiknya dapat mengajukan pertanyaan tentang status peralatan AS di Afganistan.

Bisakah helikopter AS yang dinonaktifkan dihidupkan kembali oleh musuh? Bolton mengatakan bahwa kita tidak dapat mengesampingkan bahwa Rusia, China, atau Pakistan dapat membantu Taliban untuk menghidupkan kembali peralatan AS yang rusak. Dan, yang lebih menghawatirkan lagi adalah bahwa Rusia dan China dapat menyediakan suku cadang dan merekayasa balik peralatan-peralatan militer AS yang tertinggal tersebut.

Sebagian besar cadangan mata uang Afghanistan berada di Federal Reserve di New York dan Taliban tahu pentingnya cadangan mata uangnya itu. Bagi AS, Bolton mewanti-wanti bahwa sangat bodoh jika berpikir dapat menjalin kerja sama dengan Taliban dalam melawan IS-K. AS justru harus mempertimbangkan untuk membantu oposisi di Panjshir (salah satu provinsi dari 34 provinsi di Afganistan yang selama ini berjuang melawan kelompok teroris – red) dan pihak luar. Taliban, menurut Bolton, dianggap tidak tidak dapat diandalkan untuk bekerja sama memerangi terorisme.

Terkait dengan posisi Pakistan di Kawasan Asia Selatan itu, Bolton mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi AS dan sekutunya untuk memberikan tekanan nyata pada Pakistan agar mengakhiri teror di Afghanistan dan Kashmir. Terlepas dari kekhawatiran tentang cadangan nuklir Pakistan, inilah saatnya untuk bertindak melawan kelompok-kelompok teroris itu. AS sekarang harus mengambil langkah yang lebih kuat dalam menekan Pakistan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan India.

Narasumber : Dari berbagai sumber. Pewarta / Penulis : Ketum Wilson Lalengke S.Pd M.Sc MA. Editor Redaksi IINews : Liesna Ega.

Infoindonesianews.com |Saturday, August 28, 2021

Fez ,Morocco | Morocco is the target of deliberate, hostile attacks led by the enemies of the Kingdom’s territorial integrity that build their positions on ready-made, yet obsolete, premises, said Friday HM King Mohammed VI, adding that they simply do not want Morocco to remain free, strong and influential.

“Morocco is a target because it is a country steeped in history – it has existed for more than twelve centuries, not to mention the nation’s longstanding Amazing history – and it is governed by a citizen-based monarchy which has existed for more than four centuries, and which is rooted in a solid bond between the throne and the people,” the Sovereign stressed in a speech to the Nation on the occasion of the 68th anniversary of the Revolution of the King and the People.

Morocco is also a target because of the security and stability it enjoys; these are invaluable assets, especially in light of the upheavals characterizing today’s world, the Monarch said, adding that the Kingdom, like some other countries of the Arab Maghreb Union, is the target of deliberate, hostile attacks.

Regrettably, a few countries, especially European ones, which are traditional partners, fear for their economic interests, markets and spheres of influence in the Maghreb region, HM the King added, noting that some of their leaders fail to understand that the problem does not lie in the systems of Maghreb countries, but in their own.

“Therefore, they want us to become like them. And to that end, they invoke unfounded pretexts and accuse our national institutions of failing to uphold rights and freedoms in order to tarnish their reputation and try to undermine the esteem and great respect enjoyed by our country.”

“They do not want to recognize that the rules of the game have changed – that our countries are able to manage their own affairs and use their energies and resources for the benefit of their peoples,” the Monarch noted.

In fact, some reports have really crossed the line. Instead of calling for Morocco’s efforts for balanced development in the region to be supported, they made recommendations to impede Morocco’s progress, arguing that its development creates an imbalance among Maghreb countries, HM the King said.

Furthermore, they concocted a full-fledged campaign to distort the image of our security institutions and undermine their usefulness and effectiveness in preserving Morocco’s security and stability, the Sovereign added, noting that these institutions also provide support and coordinate action at the regional and international levels, as acknowledged by a number of those countries themselves.

The plots hatched by the enemies of our territorial integrity only enhance Moroccans’ faith and their resolve to continue defending their homeland and its interests, the Monarch pointed out.

Whether those parties like it or not, we shall continue on the path we have chosen for ourselves, despite the enemies’ exasperation and the envy of those who hate us, HM the King said.

Some people claim that Morocco is being attacked because it has changed its political and strategic direction, or because of the way it is handling some diplomatic issues, the Sovereign added, noting that this is simply not the case.

“Morocco has, indeed, changed, but not in the way they want it to. Morocco does not accept that its best interests be trampled on. At the same time, my country is keen to have strong, constructive and balanced relations, especially with our neighbors,” the Monarch underlined.

source person : Ketum PPWI Wilson Lalengke Spd MSC MA. Reporter: PERSISMA/Ed.Editorial Editor: Liesna Ega.

Infoindonesianews.com – Sunday ,15 August 2021.

RABAT | His Majesty King Mohammed VI has given His High Instructions to the Ministers of Interior and Foreign Affairs to express to their Algerian counterparts the readiness of the Kingdom of Morocco to help Algeria combat the forest fires that are ravaging several regions of the country, according to a statement by the Ministry of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccans Abroad.

On the orders of His Majesty the King, two Canadairs were mobilized to take part in this operation, upon agreement with the Algerian authorities, the same source said.

Speakers and Reporters : Wilson Lalengke S.Pd M.Sc MA. Editors : Liesna Ega. 

Infoindonesianews.com – Selasa,10 Agustus 2021.

MEDAN – Melalui PT. Alpha Gemilang Sejahtera, perusahaan eksportir asal Sumatera Utara, UMKM Sumatera Utara berhasil mengekspor produk-produknya ke negara tetangga Singapore. Acara pelepasan perdana produk-produk UMKM Sumatera Utara berbasis makanan dan minuman olahan menuju pasar Singapura dilakukan oleh Ketua Umum Asosiasi UMKM Sumatera Utara, Ujiana Boru Sianturi pada Senin (9/8/2021) di Warehouse Cargo Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang.

“Ini bukti dan komitmen kami dari Asosiasi UMKM Sumut bahwa di kondisi pandemi akibat Covid-19 yang masih melanda negeri, kami berbuat, berkontribusi dan terus mendukung UMKM Sumatera Utara untuk semakin maju dan bangkit dengan melakukan ekspor ke Singapura, artinya tak ada alasan karena pandemi Covid-19,” jelas Ujiana Sianturi yang akrab disapa Anna Sianturi.

Diungkapkan Anna bahwa ada penurunan omzet sebanyak 60% selama pandemi dan ini dialami para pelaku UMKM Sumatera Utara. “Namun, sebagaimana diketahui para pelaku UMKM adalah para pahlawan ekonomi nasional bahkan dalam kondisi kritis saat ini. Ada sekitar 60 jenis produk yang lulus seleksi dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk dikirimkan kepada importir di Singapura.” sambung Anna yang juga salah seorang pengurus di DPP Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran (PPHRI).

Acara pelepasan produk ekspor UMKM ini dihadiri juga oleh Kepala Bidang Kepabeaan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utara, Iwan Riswanto, dan Kepala Bea Cukai Kuala Namu, Elvi Haris, bersama sejumlah pejabat eselon III kantor wilayah DJBC Sumatera Utara. Kegiatan pelepasan ekspor yang dipusatkan di gedung pengiriman cargo milik PT. Garuda Indonesia, Tbk, di kawasan Bandara Internasional Kuala Namu, ini berjalan lancar meski sederhana dan di tengah cuaca hujan.

“Bea Cukai sangat mengapresiasi dan mendukung upaya ekspor produk UMKM ke luar negeri yang dilakukan Asosiasi UMKM Sumut di situasi pandemi ini, dengan memberikan dorongan dan merealisasikan upaya yang telah dilakukan melalui kemudahan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, bea cukai sendiri juga memiliki binaan UMKM dan kegiatan bimtek sehingga bisa disinergikan juga,” ungkap Iwan Riswanto.

Sementara itu perihal perizinan diperjelas kembali Elvi Haris bahwa akan menjadi masukan kepada bea cukai karena kemudahan perizinan itu memang diperlukan dari hulu sampai hilir. “Kalau dari bea dan cukai sebagai pemegang kewenangan soal ekspor akan terus mendukung UMKM tidak hanya dari hilir tapi dari hulu juga sebagaimana negara mengharapkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, bea cukai harus mendukung semua kegiatan UMKM,” jelas Haris.

Adapun jenis produk olahan makanan dan minuman yang diekspor ke Singapura sebanyak 60 jenis, diantaranya berupa kopi bubuk, keripik singkong, keripik kentang, keripik pisang, sambal teri andaliman, tauco, bubuk teh kelor, sirup jeruk kasturi, sirup rosella, bandrek jahe, granule kunyit, bawang merah goreng, bawang putih goreng, dan lainnya yang semuanya telah lulus perizinan untuk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Acara pelepasan produk UMKM berbasis makanan dan minuman olahan ke Singapura dipersaksikan langsung General Manager Garuda Indonesia Tbk, Cabang Medan, Geraldi Petro, yang sangat mengapresiasi upaya Asosiasi UMKM Sumut dan berterima kasih karena memilih Garuda Indonesia, Tbk, untuk pengiriman produk sampai ke Singapura. Selain itu juga dipersaksikan Ketua Koperasi Sinergy Maju Makmur, Sarrani Devi; perwakilan dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Nelson Lumban Toruan; MASATA DPD Sumut, Yan Djuna; Dinas Pariwisata dan Budaya Serdang Bedagai, Nurintan Siregar; serta Kadin Sumatera Utara dan insan-insan pelaku UMKM Sumatera Utara.

Pelepasan ekspor perdana produk makanan dan minuman olahan UMKM ke Singapura juga mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, yang seharusnya juga menghadiri acara dan berjalan dengan semua yang hadir mengikuti protokoler kesehatan. Kegiatan ekspor oleh PT. Alpha Gemilang Sejahtera ini akan terus berlanjut secara berkala dan tetap melalui Asosiasi UMKM Sumut dengan kemungkinan produk-produk lainnya, termasuk kerajinan, dan tujuan ke negara-negara yang berbeda. (NM/Red)

Narasumber : Kontak person UMKM Sumut: Yan Djuna, Kepala Biro UMKM dan Pariwisata DPD PPWI Sumatera Utara, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran DPP Perkumpulan Pengusaha dan Restoran Indonesia (PPHRI).

Pewarta :Ketum PPWI Wilson Lalengke S.Pd M.Sc MA. Editor Red IINews :Liesna Ega.

Infoindonesianews.com – Selasa,10 Agustus 2021.

JAKARTA – Kita sudah menghadapi gerakan separatis dan kegiatan terornya di Papua yang kaya sumber daya dalam waktu yang cukup lama. Demikian juga, India telah menghadapi gerakan separatis, yang didukung oleh negara tetangga Pakistan, di Jammu dan Kashmir (J&K) selama hampir tujuh dekade.

Teroris dari Pakistan menyusup ke perbatasan yang rentan dan melancarkan serangan terhadap sasaran India di J&K. Mereka melatih pemuda setempat untuk menjadi pelaku bom bunuh diri.

Selama dua tahun terakhir, skala kekerasan menurun drastis. Apa yang sebenarnya terjadi di J&K? Apa yang dilakukan oleh pemerintah India?

Pada 5 Agustus 2019, Pemerintah India, di bawah kepemimpinan dinamis Perdana Menteri Narendra Modi, mengambil keputusan bersejarah untuk mencabut Pasal 370 dan Pasal 35A Konstitusi India. Pasal 370 adalah ketentuan sementara dalam Konstitusi India untuk memberikan status khusus (semacam otonomi khusus – red) kepada negara bagian J&K. Sementara, Pasal 35A melarang warga dari luar J&K untuk membeli tanah dan mendapatkan pekerjaan di J&K.

Sejak 31 Oktober 2019, negara bagian itu dipecah menjadi J&K dan wilayah serikat (UT) Ladakh di bawah Undang-Undang Reorganisasi Jammu dan Kashmir tahun 2019. Wilayah persatuan di India secara langsung diperintah oleh pemerintah pusat.

Menurut Pemerintah India, semua dari 890 Undang-Undang pusat yang krusial berlaku untuk J&K sejak tahun 2019. Sebagian besar UU pusat ini bersifat progresif dan dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Sekitar 205 UU negara bagian dicabut dan 130 UU negara bagian lainnya diubah.

Pada tanggal 24 Juni 2021, dengan mengesampingkan semua perbedaan politik, PM Modi menyelenggarakan pertemuan semua partai J&K di New Delhi. Tiga mantan kepala menteri (chief ministers) J&K, yakni Farooq Abdullah, Omar Abdullah dan Mehbooba Mufti hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan utama pertemuan itu adalah untuk memulai kembali proses politik dan mengembalikan status kenegaraan ke J&K dan melakukan pemilihan demokratis di sana.

Beberapa pemimpin yang berbasis di Kashmir mungkin mengklaim bahwa “semuanya telah direbut” dari orang-orang J&K setelah pencabutan Pasal 370. Saudi Gazette dari Arab Saudi baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel menarik tentang J&K.

“Namun kenyataannya, tampaknya sama sekali berbeda. Faktanya, J&K belum menyaksikan satu pun protes terhadap keputusan yang diambil oleh Pemerintah India untuk membatalkan Pasal 370. Tidak ada satu suara pun yang menentang langkah tersebut; juga tidak ada reaksi terhadapnya yang dirasakan di mana pun. Orang-orang tetap sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka seperti biasa,” lapor Saudi Gazette pada 25 Juli 2021.

“Selama dua tahun terakhir, UT telah berjalan di jalur pembangunan sebagai hasil dari inisiatif pemerintah, yang mencakup berbagai skema pembangunan yang dilaksanakan di bawah Paket Pembangunan Perdana Menteri (PMDP) yang berfokus pada penerima manfaat individu dan menghidupkan kembali proyek-proyek yang telah lama tertunda dan terbengkalai selama beberapa dekade dengan menghilangkan hambatan, dengan cara memastikan administrasi yang efektif dan transparan.”

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran Rs108.621 crore (USD 1,46 miliar atau sekitar Rp. 21 triliun) bagi Wilayah Serikat J&K untuk 2021-2022. Sekitar 37 persen dari anggaran ini akan digunakan untuk proyek pembangunan dan infrastruktur.

Sebelum tahun 2019, perekonomian J&K mengalami penurunan akibat penyelewengan oleh politisi lokal. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana besar untuk J&K selama periode 2015-2019 tetapi pemerintahnya hanya menghabiskan 37 persen dari dana yang dialokasikan untuk berbagai proyek kesejahteraan.

“Selagi tetap berkuasa selama hampir 70 tahun, politisi yang berbasis di Kashmir menyesatkan rakyat jelata dengan slogan-slogan seperti pemerintahan mandiri, otonomi, ddan lain-lain, tetapi lupa untuk mengatasi masalah yang berpusat pada rakyat meskipun hibah moneter dari pemerintah pusat yang murah hati dimaksudkan untuk pengembangan J&K,” kata Saudi Gazette.

Keamanan yang Ditingkatkan

Pada tahun 1947, J&K menyatakan secara resmi dan legal bergabung dengan India. Sejak itu Pakistan, yang tidak memiliki hak hukum atas J&K, telah berusaha untuk menguasai J&K dengan segala cara. Pakistan adalah negara pertama yang menyerang negara bagian J&K dan membantai orang-orang di sana pada tahun 1947. Pakistan mengobarkan empat perang: tiga atas J&K dan satu dengan India. Tapi negara itu kalah dalam ke empat perang tersebut.

Kemudian, Pakistan mulai mendukung kegiatan teroris dan menyebut teroris sebagai pejuang kemerdekaan. Anggota kelompok teror terlarang seperti Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed dan Al Badr dari Pakistan mulai aktif di J&K.

Sebelum pencabutan Pasal 370, dalam kurun waktu 402 hari (29 Juni 2018 hingga 4 Agustus 20190 telah terjadi 455 insiden teror di J&K. Setelah pencabutan Pasal 370, terhitung mulai 5 Agustus 2019 hingga 9 September 2020 (kurun waktu yang sama 402 hari), ada 211 insiden teror di wilayah ini.

Menurut pasukan keamanan J&K, telah terjadi penurunan 40 persen dalam keterlibatan pemuda lokal dalam organisasi teroris. Insiden kekerasan berkurang secara signifikan di lembah Kashmir setelah 5 Agustus 2019.

Sebanyak 110 teroris lokal dan asing telah tewas di Kashmir pada tahun 2020, termasuk lebih dari 50 orang dari Hizbul Mujahidin dan masing-masing sekitar 20 dari Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammad, yang berasal dari Pakistan. Tahun ini, pasukan keamanan India menewaskan 89 militan, termasuk tujuh warga negara Pakistan. Lebih dari 200 teroris masih buron.

Hal tersebut merupakan keberhasilan besar bagi pasukan keamanan India untuk menghentikan kegiatan teror yang disponsori oleh Pakistan. Dengan situasi keamanan yang lebih baik, masyarakat sekarang merasa aman di J&K.

“J&K berkembang pesat dan orang-orang telah mengasosiasikan diri mereka dengan ‘India Baru’ di mana mereka tahu bahwa masa depan mereka aman dan mereka akan tumbuh,” kata Saudi Gazette.

Pertumbuhan Ekonomi

Dengan 14 juta penduduk, J&K memiliki kekayaan sebesar USD 25 miliar atau Rp. 360. triliun. Pemerintahan baru di J&K menerima proposal investasi senilai USD 2,01 miliar atau sekitar Rp. 29 triliun selama dua tahun terakhir dari 40 perusahaan di sektor-sektor seperti TI, pertahanan, energi terbarukan, pariwisata, keterampilan, pendidikan, perhotelan dan infrastruktur.

Menurut Pemerintah J&K, pencapaian terbesar dalam dua tahun adalah elektrifikasi rumah tangga 100 persen dengan daya 24×7 untuk semua. Dalam empat tahun ke depan, J&K akan mengalami surplus daya, lompatan rekor dari wilayah defisit daya menjadi surplus daya. Mereka membangun banyak pembangkit listrik.

Sambungan air rumah tangga telah mencapai 43 persen rumah tangga pedesaan yang dua kali lipat dari rata-rata nasional 21 persen. Peta jalan telah disiapkan untuk memastikan 100 persen cakupan pasokan air perpipaan ke semua keluarga di wilayah tersebut pada bulan September 2022.

India mungkin negara yang miskin tetapi mereka merupakan negara yang sejahtera. Demikian pula, Penyelenggara Administrasi J&K telah melakukan pendekatan holistik di semua bidang pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pariwisata, pertumbuhan industri dan lainnya. Misalnya, J&K sekarang telah menyediakan Rs 1.000 atau sekitar Rp. 193.000 per bulan untuk 888.359 orang pensiunan.

Di sektor pendidikan, pemerintah meningkatkan beasiswa menjadi 455.287 siswa pada tahun 2021, meningkat lebih besar dari 133.485 beasiswa pada tahun 2019. Pemerintah juga mendirikan ratusan sekolah baru dan 50 lembaga pendidikan baru untuk menawarkan 25.000 kursi baru kepada siswa lokal.

Institut Teknologi India (IIT) baru dan Institut Manajemen India (IIM) akan segera hadir di J&K. Demikian pula, di bidang pendidikan kedokteran, dua Institut Ilmu Kedokteran Seluruh India (AIIMS), tujuh perguruan tinggi kedokteran baru, lima perguruan tinggi keperawatan baru dan sebuah lembaga kanker negara bagian sedang dibangun di J&K.

Tahun lalu, J&K sukses menyelenggarakan pilkada di tingkat desa.

Semua indikasi menunjukkan bahwa J&K bergerak dalam lintasan kemakmuran, kemajuan dan perdamaian.

Dalam konteks dalam negeri Indonesia, pengalaman India sebagaimana dipaparkan di atas dapat menjadi salah satu model penyelesaian untuk mengatasi berbagai problematika terorisme dan separatisme. Lingkungan yang aman, pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang efisien sangat dibutuhkan di Papua untuk memberantas separatisme dan membawa kemakmuran dan perdamaian bagi masyarakat Papua.

Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.

Narasumber : Veeramalla Anjaiah. Pewarta : Ketum PPWI Wilson Lalengke S.Pd M.Sc MA. Editor Red IINews : Liesna Ega.

Infoindonesianews.com – Tuesday, 2021 July 27.

PARIS – Any person or organization accusing Morocco must bring proof, or assume their slanderous denunciation in court, said on Thursday the Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccans Abroad Nasser Bourita in connection with the persistent media campaign on an alleged infiltration of the phones of several national and foreign public figures through a computer software.

“Justice is there precisely to verify the accusations in the light of material and tangible evidence. Some people have chosen this path. They will put forward the evidence that they have, or do not have,” said the minister in an interview with the pan-African magazine Jeune Afrique.

Morocco has also chosen to trust justice, at home and internationally, added Bourita, who denounced a “smokescreen”, and a “fabricated bluff (…) without any proof”, calling for “shedding light on the facts, far from controversy and slander”.

According to the minister, “this is what neither Forbidden Stories nor Amnesty International do, which base their stories solely on pure speculation”, noting that certain titles unionized within this consortium “serve agendas that are well known for their primary hostility towards Morocco and are “ulcerated by its successes under the leadership of HM King Mohammed VI”.

Bourita added that this hostility, “can no longer hide behind its learned and civilized demeanor”. “This is not journalism. It is large-scale sabotage,” he said.

Asked whether Morocco maintains its position already asserted in 2019, according to which the Kingdom has not acquired the Pegasus software, the minister said: “we maintain it and we assume it with all responsibility”.

The minister indicated that Morocco challenges the peddlers of these allegations including Amnesty International and the Forbidden Stories consortium, as well as their supporters and intermediaries, to provide any tangible and material evidence in support of their stories, noting that “some in this cartel of media and NGOs do not bear the reality of Morocco which succeeds, strengthens itself and consolidates its sovereignty at all levels”.

The minister said they “think they can get it under control. Much to their dismay, this is not possible and never will be. The national community will face, united as it has always been, these insidious attacks,” he noted.

With all due respect to these same parties, the minister went on, Morocco has succeeded in establishing itself as a “reliable” ally with its partners, thanks to the globally recognized effectiveness of its security services, mainly in the international fight against terrorism, which made it possible to thwart the plots fomented against the national stability of the Kingdom, and to foil terrorist attacks in particular in the United States, in several countries of Europe, Asia and Africa.

According to Bourita, the timing of this campaign “is certainly not trivial”, recalling that in recent years, Morocco “noted peaks of media hostility in some countries, ahead of the celebration by the Moroccan people of the Throne Day”.

“This year again is no exception. This highly symbolic timing for Morocco and Moroccans has always been knowingly chosen by hostile circles, known to the Kingdom, which strive to damage the image of Morocco and its institutions, sometimes by publishing pamphleteous books or articles and interviews, sometimes through the dissemination of pernicious reports,” he noted.

Bourita denounced a “relentless focus” on Morocco in particular; a “considerable mobilized media strike force”, including in the public service of a particular country; the seasonality of the campaign; the thinly veiled desire to affect confidence in the Moroccan state, both domestically and abroad; and the choice of a highly symbolic date for Morocco and Moroccans.

“Is this a campaign? Yes ! Is it denigration? Certainly ! Is it orchestrated? It could not be otherwise! By whom ? Time will tell,” he said.

“Morocco will continue its march, serenely, solidly, to consolidate its economic development, its social development and its regional and international influence”, noted the minister, noting that “the true” friends of Morocco support it, because it is in their interest as well. The others disappoint and will themselves be disappointed. They underestimate the determination of Morocco, which is no longer what they think it is.

Morocco today is an “influential and key” regional actor, whose voice is heard within major international and continental institutions such as the UN and the AU, Bourita said, adding that the Morocco of today is a “provider of peace and security” in its regional environment and “a reliable security partner” with several countries in the international fight against terrorism, which it has helped to thwart terrorist attacks, in particular in the United States, in several countries of Europe, Asia and Africa.

“Who has an interest in ostracizing Morocco? Who has an interest in preventing it from playing this constructive role internationally? These are, for me, the real questions to be asked,” insisted the minister.

Bourita recalled that on July 19, the Biden Administration through the Department of State reiterated that under the leadership of His Majesty the King, Morocco and the United States have a strong and long-standing relationship on counterterrorism cooperation, welcoming that the two nations are working closely together for the protection of the two countries, adding that Morocco is a reliable partner, provider of security and stability in its regional environment and its circle of partnerships.

The Kingdom is a leading player in the Global Counterterrorism Forum and the global coalition against Daesh, said the minister, stressing that Morocco “has helped save lives, foil plans for attacks and to bring many terrorists and criminals to justice”.

“With the satisfaction of an accomplished duty and the recognition of friends and partners, we therefore can gladly do without the recognition of Amnesty International and Forbidden Stories,” he said.

Informant and Reporter : Ketum Wilson Lalengke S.Pd M.Sc MA. Editing IiNews: Liesna Ega.

Infoindonesianews.com – Senin, 26 Juli 2021.

PALEMBANG – Sabtu, 24 Juli 2021.

Kepada Yth. Komandan, Selamat malam mohon izin melaporkan :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, telah tiba 330 personel Tentara Amerika (US Army) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Dalam rangka mengikuti Latihan Bersama Garuda Shield ke 15 / 2021, antara TNI AD dengan AD Amerika Serikat. Kedatangan 330 Tentara Amerika (US Army)di tangani langsung oleh Tim Protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dilakukan secara ketat.

A. Adapun penjelasan Kepala Dinas Penerangan Brigjen TNI Tatang Subarna, Sbbx:

Kedatangan 330 Tentara Amerika gelombang pertama ini, untuk mengikuti Latihan Bersama Garuda Shield ke 15 / 2021, dan merupakan latihan terbesar dalam sejarah kerja sama antara TNI AD dengan AD Amerika Serikat.

Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan latihan bersama ini akan digelar dari tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2021, dan digelar di tiga daerah latihan tempur Baturaja, Amborawang, dan Makalisung.

Brigjen TNI Tatang Subarna menjelaskan. Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan kemampuan prajurit TNI AD dengan AD Amerika Serikat dalam pelaksanaan tugas operasi

Dalam pelaksanaannya, latihan ini akan melibatkan penyelenggara dan pelaku sebanyak 2.246 personel TNI AD dan 2.282 personel AD Amerika Serikat dengan materi latihan Staff Exercise, Field Training Exercise, Live Fire Exercise, Medical Exercise, dan Aviation.

Untuk Bandara di Palembang ini, kedatangan US Army akan beturut-turut sampai dengan tanggal 26 nanti, menggunakan lima pesawat. Sedangkan di Amborawang dan Makalisung, hanya pada tanggal 25 besok, masing-masing menggunakan satu pesawat

Selain prokes yang ketat dari Satgas Covid-19, ketentuan-ketentuan yang berlaku juga diterapkan terhadap para Tentara Amerika tersebut, seperti pemeriksaan dari pihak Bea Cukai dan Imigrasi untuk mewujudkan pelaksanaan latihan aman dan tertib.

Narasumber : Dispenad. Pewarta : Darma Projustitia. Editor Red IINews : Liesna Ega.

Infoindonesianews.com – Rabu, 21 Juli 2021.

Neraci Jaya – Anggota satgas pamtas RI-malaysia Yonif 144/Jy membantu warga yang pingsan di dusun Sungai Enteli desa Neraci Jaya Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Kalbar.

“Membantu warga yang sakit apalagi Pingsan dengan secara tiba-tiba,merupakan tugas kita selaku anggota satgas SSK IV pos Enteli, melakukan pengobatan cepat tanggap darurat mendatangi rumah nenek KuLan di desa Neraci Jaya.

Kondisi ini biasanya berlangsung selama beberapa detik atau beberapa menit,pingsan disebabkan melambatnya aliran darah ke otak secara mendadak, sehingga otak tidak dapat mensuplai oksigen yang cukup,”ucapan nya Letkol Inf Andri Suratman selaku Dansatgas pamtas dalam rilis tertulis nya di pos kotis Badau.Rabu (21/07/2021).

“Kami langsung bergerak ke rumah warga membawak alat kesehatan Prada M.Riski Saputra melaksanakan pengecekan suhu tubuh,tensi serta pemasangan infus,dan pemberian obat, Sakit Nenek KuLan (83 th) ini karna Faktor usia dan Komplikasi penyakit, Alhamdulillah setelah melakukan pengobatan, perlahan-lahan Sadar dan membaik “ujar Letda Inf Didik Suprayogi Selaku Danpos Enteli.

“Kami ucapkan banyak terimakasih banyak atas bantuan dari bapak-bapak Satgas yang telah Sudi Membantu nenek kami yang sakit ini,”Kami lagi di dapur lagi masak,tiba tiba ibu saya terjatuh pingsan ketika berjalan dalam rumah, Langsung saja saya menyuruh anak saya (Renaldi 9th) mendatangi Pos untuk minta bantuan,”ujar ibu Renaldi (35th).

Kegiatan membantu warga yang sakit khusus nya di perbatasan ini, merupakan bentuk wujud kepedulian terhadap sesama masyarakat ,selama kegiatan berlangsung selalu mematuhi protokol kesehatan.

Narasumber : Pen Yonif 144/Jy. Pewarta : Walet dari Timur . Editor IINews : Liesna Ega.

Infoindonesianews.com – Tuesday, July 6, 2021.

Fez, Morocco – His Majesty King Mohammed VI chaired this Monday July 5, 2021 at the Royal Palace of Fez, the ceremony of launching and signing of agreements related to the project of fill-finish manufacturing of the anti-Covid19 vaccine and other vaccines in Morocco. This structuring project is part of the Sovereign’s willingness to provide the Kingdom with complete and integrated industrial and biotechnological capacities, dedicated to the manufacture of vaccines in Morocco.

It aims to produce in our country the anti-Covid vaccine, as well as other key vaccines, in order to promote the Kingdom’s self-sufficiency and to make Morocco a leading biotechnology platform on the African continent and the world in the field of the “fill & finish” industry. The project, which is the result of a public-private partnership, intends to start in the short term with a production capacity of 5 million doses of Covid19 vaccine per month, before gradually increasing this capacity in the medium term. The project will require an overall investment of about $500 million.

With the launch of this large-scale partnership that takes place after the phone conversation of August 31, 2020 between His Majesty King Mohammed VI and His Excellency Xi JINPING, president of the People’s Republic of China, Morocco is taking a further step in the achievement of the Royal vision for an effective and proactive management of the pandemic crisis and its consequences. While strengthening the Kingdom’s health sovereignty, the project presented to the Sovereign confirms Morocco’s international influence and reinforces its vocation as a provider of health security within its regional and continental environment, in the face of health risks, external dependencies and political contingencies.

At the beginning of this ceremony, and after an introductory speech by the minister of Health, Samir Machour, an international expert in industrial biotechnology and currently vice-president of Samsung Biologics, presented the project of fill-finish manufacturing in Morocco of the anti-Covid19 vaccine and other vaccines. Afterwards, CEO of the Sinopharm Group, Liu Jingzhen, made a remote presentation from China. CEO of Recipharm, Marc Funk, also presented the project to establish vaccine manufacturing capacities in Morocco.

On this occasion, and after presentation of the objectives and components of the project, three important agreements were signed before His Majesty the King, namely:

  1. The Memorandum of Understanding on the cooperation for the anti-Covid19 vaccine between the Moroccan State and the National Pharmaceutical Group of China (SINOPHARM), signed by minister of Health, Khalid Ait Taleb, and president of the Sinopharm Group, Liu Jingzhen.
  2. The Memorandum of Understanding on the establishment of vaccine manufacturing capacities in the Kingdom of Morocco between the Moroccan State and the company Recipharm, signed by minister of Economy, Finance and Administration Reform, and chairman of the board of directors of the Mohammed VI Fund for Investment, Mohamed Benchaaboune, CEO of the company Recipharm, Marc Funk, and the representative of the consortium of Moroccan banks, Othmane Benjelloun.
  3. The contract for the provision to the Moroccan State of the aseptic filling facilities of the Société de Thérapeutique Marocaine (Sothema) for the manufacturing of the anti-Covid19 vaccine owned by Sinopharm between the Moroccan State and Sothema, signed by minister of Health, Khalid Ait Taleb, and CEO of Sothema, Lamia Tazi.

In addition to the signatories, the ceremony was also attended by head of Government, Saad Eddine El Otmani, advisor to His Majesty the King, Fouad Ali El Himma, minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccans Abroad, Nasser Bourita, CEO of Attijariwafa-Bank, Mohamed Kettani, and CEO of Banque Populaire, Mohamed Karim Mounir.

Informant Consept News : Wilson Lalengke S.Pd M.Sc MA / PERSISMA/Red. News Editors : Liesna Ega.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.