BPD DESA BALLEANGING KEC. UJUNGLOE,DISOROT OLEH LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA ( LAKI)

oleh -5 views

Infoindonesianews.com – Senin, 5 April 2021.

BULUKUMBA – Seorang Pria Berinisial (IH) seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balleanging, di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sedang disorot oleh penggiat anti korupsi atas dugaan rangkap jabatan.

Seperti yang disampaikan oleh penggiat Anti Korupsi bernama Arif Dinata,saat ditemui awak media mengatakan bahwa “inisial (IH) adalah Seorang Anggota BPD, dan juga merangkap sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba, “tuturnya.

Menurutnya “hal itu tidaklah dibenarkan,karena itu dijelaskan dalam Peraturan Kemensos Nomor: 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang “kriteria rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak,maupun pelaksana PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota”,maka dari itu setiap pendamping PKH tidak di perbolehkan merangkap pekerjaannya,” jelas Arif.

“Selanjutnya, mengenai tunjangan untuk BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD),berasal dari APBN, serta tunjangan pendamping PKH yang sama halnya bersumber dari APBN,”tuturnya.

“Dengan adanya rangkap jabatan tersebut,itu adalah merupakan sebuah pelanggaran, karena anggaran yang diterima oleh Seorang BPD secara tidak langsung diterimanya dobel,baik itu atas tunjangan yang diterimanya sebagai Pendamping Pkh dan Gaji BPD yang berasal dari APBN tersebut,”ungkapnya.

“Dan ini dapat memunculkan masalah di masyarakat,pemdes juga sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan Anggaran Negara,padahal semua sudah diatur dalam UU untuk ketentuannya sebagai pendamping PKH dan BPD,Pemdes dilarang ikut serta berperan aktif dalam Pkh /Rangkap Jabatan,” ungkap Arif Dinata.

Dalam hal tersebut Arif telah beberapa kali menyampaikannya kepada dinas terkait Yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulukumba ,untuk ditindaklanjuti. Namun, hingga saat ini kelanjutan atas tindakan nya tersebut tidak ada realisasi, sehingga Kami menduga DPMD pun melakukan pembiaran terhadap(IH), dalam melakukan perbuatan tersebut ,” tuturnya.

“Hasil temuan tersebut tentunya akan Kami kordinasikan dahulu dengan dinas terkait, namun jika memang tidak ada upaya atas hal tersebut, maka Kami akan coba melakukan persuratan secara resmi ke pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, dan DPRD untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Bulukumba yang dikonfirmasi lewat telpon seluler tidak menjawab,”pungkasnya.

Narasumber : Heril,Ari. Pewarta : Syarifuddin, IiNews Bulukumba. Editor : Liesna Ega, Sekum IINews.