by

BENARKAH ANGGARAN BUMDES  DIARAHKAN UNTUK COVID19 ?BAGAIMANAKAH PENERAPAN  DD 30% – 35% ITU SENDIRI? DAN MENGAPA ANGGARKAN DD COVID-19 MAX 45%?BAGAIMANA PENJELASAN H AHMAD SAEFUDIN SEBAGAI KEPALA DESA MARGAJAYA.

-Nasional-10 views

infoindonesianews.com – Kamis, 30 Juli 2020

NGAMPRAH –  Upaya pemerintah dalam memperdayakan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan potensi Alam yang di aplikasikan melalui bidang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Margajaya  Kecamatan Ngamprah kabupaten Bandung Barat,  nampak nya tidak terlaksana dengan benar, Bahkan terkesan dugaan nya Kepala Desa (Kades) H Ahmad Saefudin Desa Margajaya tidak transfarant dengan Bumdes terkait anggaran dana bumdes yang sudah biasa berjalan sebesar Rp, 30.000.000,-.

Keterangan yang diperoleh dari Narasumber masyarakat (yang tidak ingin disebutkan namanya ) Dan warga sekitar wilayah Desa Margajaya mengatakan, bahwa sejak awal dari turunnya permodalan bumdes yang dianggarkan dari dana desa,banyak hal yang tidak sesuai dengan kebijakan H Ahmad Saefudin  sebagai kepala desa terhadap pengelolaan Dana Bumdes,sedangkan semua permasalahan selalu dibebankan kepada bumdes “Ungkapnya(NS).

“Kepala Desa H Ahmad Saefudin, sudah mulai tunjukan ketidak keterbukaan dan ketransparanan saat mengalokasikan dana bumdes untuk Covid19, Modal Bumdes maupun Dana Bumdes yang seharusnya terealisasi Rp.30.000.000,kini tidak terealisasi Karena adanya penangguhan,”Ujar NS(Narasumber yang tidak ingin sebutkan namanya).

Kepala Desa Ahmad menyampaikan bahwa “ditangguhkan hingga 2021,saat ini dianggarkan kepada Covid19 terlebih dahulu,karena dampak  Covid19 ini banyak menyita anggaran, Dan bukan hanya bumdes saja, tapi termasuk insfrastruktur  “Ujar Ahmad saat kami hubungi via telpon,dan untuk DD itu sendiri Saya alokasikan untuk BLT, ujarnya Ahmad.

Apabila benar anggaran bumdes tersebut disalurkan untuk Covid19,bagaimanakah prosedurnya,dan mengapa saat Musdesus,bumdes tidak mendapatkan undangan untuk menghadirinya,data pengeluaran anggaran tersebut disalurkan untuk Covid19 pun, tidak mengetahui adanya musdesus tentang pengalokasian dana bumdes untuk covid19 “, ujarnya.

Begitupun juga dengan Dugaan anggaran Bumdes Bersama Yaitu untuk Bantuan Dana Bumdes Bersama ini  untuk modal Usaha Bersama yang dibagi untuk 4 Desa Yaitu  sejumlah Rp. 250.000.000,untuk masing – masing Bumdes yang berada Di Desa-desa sebanyak Rp. 50.000.000, itupun tidak ada kejelasan ,ujarnya lagi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sejumlah pihak sudah mengingatkan sejak awal agar penggunaan dana desa untuk Covid-19 dilakukan secara akuntabel dan transparan,dan anggaran DD yang ditentukan oleh pemerintah Antara 30 %- 35% (Max),tapi saat kami hubungi lewat telpon, Kepala Desa Margajaya harus mengalokasikan anggaran Covid-19  dari DD itu sebesar 45%?jadi pertanyaan IInews hingga saat ini belum terjawab, Karena setelah Klarifikasi hal tersebut, No Wa Kabiro Iinews beserta Anggota di blokir begitupun saja tanpa kejelasan perihal tersebut.

Iinews mengharapkan Kepala Desa Margajaya dapat transfarant mengenai penerapan  penyaluran Anggaran Dana  Bumdes tersebut agar tidak terjadinya berita yang simpang siur arahnya.

Bahkan Iinews sudah berupaya mediasi kepada Kepala Desa Ahmad beberapakali melalui telpon mengenai penerapan aliran anggaran Dana bumdes tersebut, namun hingga Kini,  tidak ada kejelasan aliran anggaran dana bumdes ini penerapan keperuntukannya.

“Disamping itu dugaan akan mengundurkan diri secara resmi setelah SK habis pun dari salah seorangnya karena dengan alasan bahwa sudah merasa tidak nyaman dengan perjalanan Bumdes yang di anggap tidak sejalan,sehingga Bumdes Desa Margajaya seakan selalu dibebani sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, sedangkan bumdes pun terdiri dari beberapa anggota yang mesti diperhatikan kebutuhannya“Paparnya.

Saat dikonfirmasi Iinews padahari Jum’at (24/07/2020),H Ahmad Saefudin  selaku kepala desa menjelaskan, bahwa kepengurusan bumdes saat ini terdiri dari Anggota-anggota yang baru dibentuk kembali kepengurusannya, adapun dana bumdes yang belum terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 saya akui, dan itu digunakan untuk menutupi kebutuhan Covid19, Karenanya menyita seluruh anggaran Dana Desa maupun insfrastruktur sebanyak 45%,namun hal tersebut akan saya berikan nanti pada anggaran Tahun 2021,Saya tidak melarang Media untuk memuat berita konfirmasi tersebut, silahkan itu hak Media “ujarnya saat kami hubungi lewat telpon sebelum blokir no telpon Kami.

Akan tetapi bila disimak ujaran tersebut, ada kejanggalan, bukankah maximal DD covid19 itu 35% dan bukan 45%?Dan bukankah Covid19 itu sudah ada anggaran dari DD 35% tersebut? Jadi Anggaran Dana bumdes itu untuk bantuan Covid19 yang mana?,”Ujar nya.

Dari sekian banyak pendapat dari  Kepala Desa – Kepala Desa  yang kami temui dan hasil survey diminta pendapatnya untuk hal ini,termasuk Abdesi, kami Minta pendapatnya juga,jawaban max alokasi Dana Desa untuk Covid 19 adalah 35%.

Pantauan Iinews  dilapangan, Penyertaan modal BUMDES yang direalisasikan dari dana desa yang mestinya diperuntukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa jika ternyata diduga DIPAKAI tanpa penjelasan transfarant penerapan Dan alirannya kepada bumdes   tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi desa, padahal PEMERINTAH sudah menggembor gemborkan dan menegaskan kepada Aparatur desa” JANGAN SEKALI – KALI BERMAIN – MAIN dengan DANA BADAN USAHA MILIK DESA ATAU BUMDES, karena bisa FATAL AKIBATNYA,Karena Anggaran Dana Bumdes adalah bersumber dari ANGGARAN NEGARA, sehingga tidak bisa disepelekan.

Penulis/Editor : Liesna Ega Kabiro Iinews
Wartawan.       : Demak Gultom Iinews“`

News Feed