AMPRI laporkan Beberapa Kota/Kab di Sulsel ,Terkait Dugaan Kasus Korupsi & Gratifikasi Program BPNT di Kejati Sul-Sel.

oleh -88 views

Infoindonesianews.com | Jum’at, 19 November 2021.

SULAWESI SELATAN | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Salah satu program Kementerian Sosial Republik Indonesia (kemensos RI ) yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kelangsungan hidup warga masyarakat di setiap wilayah,apalagi disaat pandemi Covid 19 ini, namun ternyata dalam pelaksanaanya, diduga banyak terdapat permainan untuk mengambil keuntungan dalam penyalurannya oleh Oknum-oknum yang terlibat pada Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tersebut .

Mengetahui banyaknya permasalahan terkait Bpnt ini, maka melalui pengkajian, dan investigasi tentang Pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di seluruh Kabupaten, akhirnya di temukanlah fakta di lapangan, adanya penyimpangan dan permainan yang di lakukan oleh beberapa oknum yang terlibat dalam sistem penyaluran BPNT tersebut. Jum’at, (19/11/2021).

Akhirnya berdasarkan temuan dan bukti serta fakta di lapangan, maka AMPRI melaporkan beberapa titik wilayah terkait Pelanggaran penyaluran Bantuan BPNT Kemensos ,di antaranya Kabupaten Palopo, Kabupaten Bone, Kabupaten Barru, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar , dan Kabupaten Bulukumba.

Berikut beberapa temuan dan bukti yang dilaporkan adalah :


– Adanya tindak Pencucian Uang pada Kartu KKS :

  1. Bahan pokok di nilai tidak layak di konsumsi oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
  2. Adanya bukti transfer Fee ke Tim Kordinator.
  3. Agen yang di tunjuk oleh Bank BRI dan Mandiri adalah kebanyakan Perangkat Desa.
  4. Agen memaketkan sembako dengan menetapkan harga secara sepihak yang tidak sesuai dengan harga pasar.

Mulai dari Tim Kordinator (Tikor), koordinator Daerah (Korda) ,TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan),Supplier, Bank Penyalur dalam hal ini bank BRI dan Mandiri, serta Agen atau E-Waroeng yang Diduga kuat adanya Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi yang dapat di buktikan dengan Data dan Fakta Integritas.

Tentu dalam kasus ini juga dapat menyeret beberapa Stakeholder di beberapa kabupaten / Kota di Sulsel di antaranya : Tim Koordinator Daerah (Tikor) Bupati (Penanggung Jawab), Sekda (Ketua Tim) ,Sekretaris Tim (Kepala Dinas Sosial), dan beberapa camat yang ikut terlibat dalam Tim TKSK.

M. Akbar selaku pendiri AMPRI menyatakan ,bahwa” Kejati Sul-Sel harus profesional dalam memeriksa dan mengadili para Mafia yang terlibat dalam Sistem Program BPNT,tanpa tebang pilih ,siapapun yang terlibat harus di Hukum ,”tegasnya.

“Karena sangat jelas, Mereka mainkan dan melanggar Pedum Kemensos terkait Program BPNT dengan melawan sistem program Kemensos ,dengan menjalankannya tidak berkompeten ,sehingga menuai hasil yang tidak memuaskan ke tangan masyarakat dan tidak sesuai dengan pedum dari Kemensos tersebut, ” Ungkapnya.

Selanjutnya, Wahyu Ismaman selaku Ketua AMPRI menyampaikan pula, bahwa ” sudah menjadi Keharusan Kejati Sul-Sel mengambil alih kasus tersebut, karena Kami menilai Kejari di beberapa kabupaten tidak koperatif ,Tebang Pilih dalam menyikapi Para Pelaku yang bermain pada program BPNT,”ungkapnya.

“Kami meminta kepada pihak Kejati untuk segera Mengevaluasi beberapa kejari di Sulsel, karena Kami menilai mampu di intervensi oleh para stackholder ,sehingga tidak mampu menetapkan Bupati,Sekda ,Kepala dinas Sosial sebagai tersangka, padahal bukti yang Kami temukan Akurat dan sangat kuat, ” tegasnya.

Nurdin Ansyari Usman selaku Komando di lapangan dalam gerakan yang di lakukan oleh AMPRI di beberapa Kabupaten,mengatakan ” yang mendasari Kami untuk bergerak melakukan Advokasi terkait program BPNT adalah tentunya karena terkait ini adalah Kepentingan Rakyat, sehingga Kami merasa terpanggil untuk memperjuang Hak Rakyat tersebut, “ungkapnya pada awak media ini.

Maka saat di temukan sejumlah penyimpangan yang terjadi di beberapa kabupaten/Kota pada Program BPNT ini, akhirnya Kami tempuh dengan melakukan Gerakan Aksi Demonstrasi di beberapa Titik di Kabupaten/Kota dan melaporkan para Aktor Intelektual atau para mafia-mafia yang tak punya hati nurani ke pihak APH, di beberapa Kabupaten/Kota, “jelasnya.

Selanjutnya kasus ini,akan Kami kawal terus, hingga ke Kejati Sulsel dan di lanjutkan Gerakan Aksi Demonstrasi dan Pelaporan Ke Kemensos RI ,Mabes Polri untuk memberikan Efek Jera kepada para Oknum Pelaku Kasus Dugaan BPNT dari Kemensos ini, “pungkasnya dengan tegas.

Narasumber Pewarta : Heril Lbd IiNews Bulukumba. Editor Red IiNews : Liesna Ega.