by

PR BUAT KEJARI ATAS DUGAAN PELANGGARAN PENYALURAN BPNT DESA MEKARJAYA ,MUNGKINKAH ADA PEMUFAKATAN PELANGGARAN SEJAK AWAL ATAS DUGAAN KKN JUGA?

Info Indonesia News –  Jum’at 17 Juli 2020, 22 : 20 : 25 WIB | Editor : Liesna Ega Iinews

CIKALONGWETAN – BANDUNG BARAT

JELASKAN KRONOLOGI: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa Bantuannya diduga diselewengkan dan tidak transfaran,  saat memberi keterangan kepada Info Indonesia News.   

MEKARJAYA – Dugaan pelanggaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh oknum perangkat Bendahara Bumdes (I) DESA MEKARJAYA , Kecamatan Cikalongwetan menjadi atensi bersama, khususnya pemerintah.

Sebab, terungkapnya dugaan penyelewengan bantuan pangan untuk warga miskin tersebut menunjukkan adanya sistem penyaluran yang tidak beres dan tidak transfaran ,tidaksesuai pedum dan jukdis yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat kementrian sosial.

Ada proses yang dilanggar. Sesuai standar prosedur operasional (SOP) penyaluran kartu keluarga sejahtara (KKS), semestinya kartu semacam ATM itu langsung diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Yang menyerahkan, bank yang di tunjuk pemerintah. Face to face antara petugas bank dengan penerima manfaat. Perlu diketahui, bank yang ditunjuk pemerintah untuk penyaluran bantuan kepada KPM adalah BNI Cabang.

‘’Itu sistemnya sama seperti membuka rekening di bank. Yang menyerahkan (pihak bank, Red) dan yang menerima saling bertemu langsung, karena di situ ada PIN rahasianya. Sama seperti membuat ATM,’’ terang Sekretarist Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat H Siti kepada Info Indonesia News Bandung Raya (07/07/2020).

Selain itu, dalam proses penyerahan KKS tersebut, juga harus disertai dengan tanda terima atau tanda bukti penyerahan yang ditandatangani oleh penerima manfaat.

Lantas, bagaimana dengan kasus yang terjadi di Desa Mekarjaya ini, Kecamatan Cikalongwetan?yang hingga detik ini belum merespons permasalahan pelanggaran BPNT Tersebut.

Namun, jika dilihat dari fakta yang muncul memang terjadi janggal. Menyalahi SOP penyaluran KKS kepada KPM. ‘’Kita perlu memastikannya dulu ke pihak bank. Apakah saat proses penyalurannya dulu sudah sesuai SOP atau tidak, karena seharusnya diterimakan langsung kepada penerima. Tidak melalui Perangkat Desa apalagi oleh Bendahara Bumdes ,’’ terang pejabat definitif yang berada di Pemkab Kabupaten Bandung Barat.

Soal adanya dugaan kuat  dari pelanggaran kesalahan prosedur penyaluran tersebut, hingga kini enggan memberikan komentar atas pemberitaan yang di muat oleh Media Info Indonesia News , jika memang  pelanggaran Bpnt terus menerus dilakukan maka narasumber masyarakat akan menyerahkan  kasus tersebut ke pihak kejari ,narasumber mengatakan  menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk melakukan proses lebih lanjut,Lelah,”ujarnya (AF, AG,A,N)kompak menjawab.

Agen BNI Desa Mandalasari pun di duga adanya kerjasama dalam penggesekan dan pencairan Atm Kpm Tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak Agen (DH) kepada Media Info Indonesia News,  tanpa disadari nya telah membongkar sebuah Kasus Lingkaran Gurita Desa Mekarjaya (Kkn)atas konfirmasi dengan Agen (DH) via telpon menjelaskan, jika mengacu SOP, seharusnya penyerahan KKS langsung diterima KPM,dan apa yang telah dilakukan seorang Agen Bni (DH)  ternyata telah menyalahi aturan jukdisnya dan melalaikan pedum juga jukdis pemerintah tentang tugasnya tersebut.

Begitu pula distribusi kartu program pemerintah lainnya, juga langsung diserahkan kepada KPM. Sekdis Dinsos Kabupaten Bandung Barat H Siti juga mengaku heran bagaimana caranya Perangkat Bendahara Desa bisa menguasai puluhan KKS selama ini.

‘’Kami percayakan penyelidikan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian karena kami pernah di undang saat klarifikasi  pelaporan Pelanggaran Terkait  Bpnt kepada seorang Kanit dari Polres Cimahi ,’’Ujar Narasumber Kami (AA)

Lebih lanjut Pejabat Kabid Dinsos H.A Bunyamin juga  mengatakan, KKS bisa diserahkan ke orang lain dengan syarat Hak waris/Keluarga (bukan penerima KPM) jika ada surat kuasa dari KPM tersebut, “Ujarnya.

Dalam pendistribusian kartu, KPM mewakilkan kepada anggota keluarga untuk pengambilan karena terkendala kesehatan. Apakah ada dugaan lain juga perangkat desa memalsu surat kuasa tersebut? Karena menurut narasumber(K)KPM tidak pernah menguasakan nya,”ujar (K) saat bicara via Whatsapp kepada Iinews.

Jika terbukti ada kongkalikong antara oknum perangkat desa dengan Agen BNI (DH) Kabid H A Bunyamin  berjanji langsung akan menindak lanjutinya dengan mengirimkan team ke Desa tersebut dan  menonaktifkan status agen tersebut.

‘’Tidak ada toleransi bagi Agen BNI yang berurusan dengan pelanggaran. langsung kami nonaktifkan. Untuk saat ini kami masih menunggu proses selanjutnya,setelah team kami kirimkan ke Desa terkait Bpnt tersebut’’ tegas Kabid H.A Bunyamin Selasa (07/07/2020).

Dan Pada hari Rabu(15/07/2020),Kepala Desa Mekarjaya telah menunjuk kuasa nya (C) untuk mediasi kepada Info Indonesia News,meminta kepada kami solusi terbaik untuk Desa Mekarjaya, dan kami sampaikan secara terbuka permasalahan demi permasalahan kepada(C),dan disini kami sampaikan agar Kepala Desa Obar dapat menyampaikan permintaan maaf nya kepada segenap/seluruh masyarakat Warga Desa Mekarjaya.

Karena Warga Desa Mekarjaya menginginkan Kepala Desa Obar dapat berlaku bijaksana, menjadi seorang pemimpin panutan rakyat, dan  agar transfaran dengan setiap bantuan yang di sampaikan kepada KPM, keluarga tidak mampu juga jangan sampai ada pelanggaran lagi dan tidak adanya unsur KKN lagi dalam penyaluran nya, dan KPM dapat menggesek, mencairkan, dan membelanjakan kebutuhan bantuan tersebut sendiri – sendiri tanpa di kolektifkan lagi.

Penulis/Editor : Liesna Ega Kabiro Iinews
Wartawan  : Demak Gultom Iinews

Berita Terkait selanjutnya :
Dinsos Janji ’’Bersihkan’’ Pelanggaran Bantuan BPNT di Desa – Desa Kabupaten Bandung Barat

“`

News Feed